dr. Adoe : Plt Kadinkes Mestinya Jadi Contoh
AMBON, SPEKTRUM – Pandemi Covid-19 yang menimbulkan korban jiwa, seharusnya menjadi fokus utama antara Dinas Kesehatan Maluku dan RSUD dr. M Haulussy.
Kedua lembaga ini harusnya bersinergy menyelesaikan masalah pelayanan covid dan mendorong meningkatkan semangat juang tenaga kesehatan agar segera keluar dari wabah yang menguras habis sumberdaya.
“Namun justru menjadi benturan lantaran komunikasi birokrasi yang “tidak terpuji” dari pribadi dan pemangku jabatan terhadap RSUD dr. M Haulussy sebagai aset rumah sakit tertua dan kebanggaan rakyat Maluku,” kara dr. Thommy Adoe dokter anak konsultan Neonatologi RSUD Kota Bekasi Jawa Barat, melalui rilisnya yang diterima media ini, Kamis (05/08/2021).
Dokter Thommy Adoe merupakan pemerhati RSUD Haulussy Ambon.
dr. Thommy juga diminta Gubernur Maluku sebagai tenaga advisor hingga Desember 2021.
Menurutnya, sifat gotong royong dan kerjasama serta baku sayang yang harus ditunjukan tidak tercermin antara Plt Kadinkes Provinsi Maluku, dr. Zulkarnaen dan pihak RSUD Haulussy.
“Tudingan dr. Zulkarnaen secara sepihak ke pihak RSUD dengan kata rakus yang tak berdasar terkait data penerimaan insentif Nakes RSUD Haulussy. Tugas Plt yang harusnya mengayomi dan menjadi contoh malah menuding dengan mengumbar ke publik menggambarkan arogansi dan tendesius. Permasalahan yang harusnya bisa selesai melalui musyawarah akhirnya membesar pada saat dimana harusnya semua pihak konsentrasi untuk penanganan covid dan percepatan vaksinasi covid,” katanya kesal.
Dikatakan, kata ‘rakus’ yang dituduhkan tak mempunyai korelasi dan cenderung menggelikan rasa karena pokok permasalahan tentang data yang belum terkumpul.
“Publik bisa menilai bahwa adanya misskomunikasi antara dinas terkait yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan tidak serta merta selesai dengan sebuah tudingan yang dipublikasikan melalui media. Masyarakat akan bertanya ada apa dengan dua lembaga garis depan penanganan covid-19 di Maluku? Bukankah seharusnya sebagai Plt Kadinkes bisa lebih bijak memberikan emosi, ekspresi dan persepsi yang positif dalam menyelesaikan suatu permasalah antar lembaga terkait dan tidak menunjukan sifat arogansi seorang petinggi atau bisa juga diartikan menjadi pamer kekuasaan ?” katanya.