Komisi II Perjuangkan Daerah 3T di Maluku Teraliri Listrik

AMBON, SPEKTRUM – Listrik masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah di Indonesia terutama di daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T). Salah satunya di Maluku, yakni di

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Tenggara (Malra), Seram Bagian Barat (SBB), dan Pulau Buru.

Untuk itu, Komisi II DPRD Provinsi Maluku, dukung PT (Persero) PLN Maluku dan Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah 3T. Dan permasalahan tersebut akan disampaikan ke DPR RI dan PLN Pusat.

Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku,
Johan Lewerissa menjelaskan jika kabupaten yang madul wilayah 3T menjadi skala prioritas dalam rangka wilayah tersebut dapat teraliri listrik.

“Kami minta PLN berikan data buat kita, agar Komisi II dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui PLN maupun Komisi VII di DPR RI dalam rangka membahas persoalan dimaksud,” harap Lewerissa, ketika memimpin rapat, Jumat (3/11/2023).

Tak hanya itu, Lewerissa berharap, kedepan jam operasional listrik mulai dari 6 jam, 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik.
“Memang kendala yang terjadi di wilayah 3 T khusus MBD di Kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM,” ujarnya.

Sewaktu pengawasan lanjutnya, ditemukan ternyata Kabupaten MBD tidak ada depo Pertamina, sehingga pasokan BBM semua dari KKT.

”Padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh, kalau musim ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa ke MBD. Akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM,” jelasnya.

Menurut Lewerissa, persoalan kelistrikan bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua stakeholder, pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya memiliki tanggung jawab yang sama.

“Bukan saja persoalan kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN, tetapi berkaitan dengan listrik banyak hal yang harus terlibat yakni infrastruktur dan BBM menjadi hal yang paling penting,” jelasnya.

Kedepan kata Lewerissa, dalam catatan komisi II untuk presentasi daya di wilayah sudah cukup.

“Hanya ada beberapa perbaikan yang menjadi persoalan. Di Pulau Ambon, kapasitas daya sudah cukup, mungkin hanya dibutuhkan perbaikan terhadap mesin-mesin yang alami gangguan agar pelayanan semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Sementara itu Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Maluku, Ronal Hutahaean mengatakan penanganan kelistrikan di wilayah 3T tahun ini banyak desa yang sudah terlistriki. Total di Maluku dan Maluku Utara 97 daerah yang telah masuk jaringan dan sudah menyalah, di Maluku 47 dan Maluku Utara 47 lokasi.

“Saat ini kita fokus pada wilayah 3T, target kita untuk elektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Penanganan dilakukan secara bertahap. Kita harapkan pasokan listrik di Maluku bisa terlayani begitu juga dengan sarana pembangkitan, agar masyarakat membantu kita menjaga aset negara,” harapnya. (*)