AMBON, SPEKTRUM – Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun pastikan lakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibukota Provinsi Maluku ke Kota Masohi akan berjalan dengan baik.
“Kita tidak menjanjikan sesuatu namun dengan kewenangan yang kita miliki maka pemindahan ibukota akan dieksekusi secara baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud,” kata Watubun kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Kamis (31/08/2023).
Watubun juga memastikan ada strategi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di negara sert mengedepankan cara pandang ilmiah, akademis yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik hukum maupun moral.
“Dan ini menjadi satu perjuangan yang harus kita dudukan secara baik kita letakkan prinsip yang harus bisa mengakomodasi seluruh kepentingan,” jelasnya.
Untuk itu, ditegaskan selama dirinya menjadi Ketua DPRD dan akan mengakhiri masa tugasnya, Watubun yakin ibukota Provinsi Maluku bisa dipindahkan dengan baik.
“Memindahkan itu bukan serta merta orang berkantor disana tapi seluruh elemen penting seperti perangkat hukum ataupun aturan-aturan akan didudukkan dan dieksekusi,” tegasnya.
Pihaknya akan membuka komunikasi dengan gubernur serta stakeholder lainnya termasuk pihak kampus supaya bisa mengakomodasi seluruh harapan dan kepentingan rakyat Maluku.
“Karena itu telah dilakukan peletakan batu pertama dan proses pencanangan oleh Pak Karel Albert Rahalu yang saat itu menjabat sebagai gubernur Maluku bersama alm. Fatani Sahulau Ketua DPRD Maluku tahun 2013,” jelas Watubun.
Dikatakan, pihaknya hanya melanjutkan sesuatu yang selama ini tidak diberi perhatian dan tidak mendapat perhatian.
“Kalau kita ingin berbuat baik untuk sesama kenapa tidak ? Kita harus mencerahkan publik bahwa pekerjaan harus kita tingkatkan, selama itu untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat maka akan kami lakukan demi rakyat Maluku,” tegasnya.
Selain itu pihaknya juga harus mempertegas soal rencana tata ruang wilayah atau RT RW yang mengatur soal tatanan darat laut udara supaya itu menjadi bagian penting dari perjalanan Maluku ke depan.
“Masa untuk pemindahan ibukota provinsi kita tidak bisa eksekusi ? Kalau tidak disetujui kita juga tidak setuju, itu harga yang harus kita letakkan dalam prinsip berpolitik kita,” katanya tertawa. (HS-16)
