Publik menagih hasil perjalanan dinas alias tour ke luar negeri (Belanda), yang dilakukan rombongan Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan pimpinan DPRD Kota Ambon.
AMBON, SPEKTRUM – Walikota dan pimpinan DPRD Kota Ambon juga diminta mempertanggungjawabkan anggaran SPPD yang sudah dipakai untuk melancong ke luar negeri. Sebab keuangan Pemkot Ambon tahun 2019 dikabarkan mengalami defisit berkisar puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Publik mempersoalkan penggunaan anggaran SPPD ke luar negeri, karena selama ini perjalanan Dinas yang dilakoni pejabat Pemkot dan DPRD Kota Ambon dengan dalih MoU di bidang Kesehatan dengan Negeri Belanda, telah berlangsung lama.
Dalam kurun tahun 2019 saja, Walikota dan pihak DPRD Kota Ambon beberapa kali tour ke Belanda dengan alasan yang sama yakni MoU di Bidang Kesehatan. Namun hasilnya belum memuaskan warga kota Ambon pada umumnya.
Untuk itu, publik mendesak Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran SPPD yang dipakai ke luar negeri. Publik juga menilai, Walikota sering membawa rombongan untuk tor ke laur negeri, tapi sesudah itu, baik MoU maupun anggaran SPPD yang digunakan, belum dipertanggungjawabkana secara transparan kepada publik.
Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM)95-Djakarta, Fadlhy Tuhulelle mengemukakan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan kepala daerah seharusnya membawa dampak positif bagi daerahnya.
Misalnya, kata dia, keberangkatan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Ketua DPRD kora Ambon Elly Toisutta dan Wakil Ketua DPRD, Rustam Latupono, serta pejabat SKPD lingkup Pemkot Ambon, serta istri dan anak Walikota Ambon, seharusnya memberikan manfaat terhadap seluruh warga Kota Ambon.
“Sebab, kerja sama Pemkot dengan Belanda sudah berlangsung lama. Patut digaris bawahi, setiap perjalanan dinas seharusnya menghasilkan banyak manfaat, bukan lebih banyak mudharatnya,” tandas Fadhly Thulele kepada Spektrum, Kamis, (19/12/2019).
Soal keuangan Pemkot yang mengalami defisit, menurut dia, bisa saja hal tersebut terjadi akibat Walikota dan pimpinan DPRD Kota Ambon membawa rombongan untuk jalan dinas ke luar negeri.
“Yang kami amati selama ini, Walikota dan pejabat dan pegawai lingkup Pemkot Ambon serta DPRD Kota Ambon itu, mereka sering jalan dinas bukan hanya dalam negeri, tapi sering ke luar negeri. Hemat saya, anggaran perjalanan dinas, belum dipertanggungjawabkan secara transparan ke publik. Mungkin saja defisit yang terjadi tahun ini, disumbang dari seringnya pejabat Pemkot dan pimpinan DPRD Kota Ambon, melancong ke luar negeri,” tegas Fadlhy.
Mestinya, lanjuti dia, setiap perjalanan dinas yang dilakukan Walikota Ambon dan rombongan, DPRD Kota Ambon memintai pertanggungjawaban dari pihak Pemkot Ambon.
“Pak Walikota Ambon sering membawa rombong ke luar negeri, kok anggota DPRD Kota Ambon diam-diam saja? wakil rakyat tidak perlu malu. Bila malu mengkritik, itu akan sesak di dada,” celutuknya.
Menurutnya, jika unsur pimpinan DPRD Kota Ambon terlanjur membela Walikota Ambon, seharusnya para anggota DPRD Kota Ambon tidak seharusnya mengambil sikap yang sama.
“Anggota dewan itu dipilih rakyat. Tugasnya menjembatani aspirasi rakyat. Mengawasi eksekutif itu tugas dewan, sebaliknya anggota dewan itu bukan babu eksekutif,” kritiknya.
Ia menilai anggota DPRD Kota Ambon tidak bisa diharapkan rakyat untuk mengawasi kinerja Pemkot Ambon. Alasannya, karena wakil rakyat (DPRD Kota Ambon) saat ini, juga senangnya jalan jalan ke luar daerah dan luar negeri.
Soal penggunaan anggaran lingkup Pemkot Ambon, Fadhly menyampaikan, BPK RI pernah merilis potensi korupsi sekitar 40 persen berasal dari perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Pemkot Ambon sendiri.
Ditambahkannya, dari sekian perjalanan dinas ke luar daerah maupun luar negeri yang dilakoni Walikota dan Pejabat lingkup Pemkot Ambon, belum memberikan dampak positif dan signifikan untuk kemajuan kota Ambon serta kesejahteraan warga Kota Ambon.
“Sampai sekarang publik tidak lupa akan adanya kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2011. Sudah begitu ada defisit di tahun ini. Tentunya ini catatan buruk Pemkot Ambon, yang perlu ditindaklanjuti pihak berkompeten,” tandasnya. (S-07)
