AMBON, SPEKTRUM – Dua fraksi di DPRD Maluku yakni PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya menolak Ranperda LPJ Gubernur tahun 2022.
Sementara yang menerima LPJ APBD 2022 yakni Fraksi Partai Demokrat dan Nasdem, Fraksi Perindo Amanat Berkarya, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Gabungan PKB dan PPP.
Kata akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi, Anos Yermias dengan tegas mengkritisi gagalnya pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail – Barnabas Orno dan menyatakan menolak LPJ Gubernur tahun 2022.
” Kami Fraksi Partai Golkar dengan berbagai catatan kritis menyatakan menolak LPJ Gubernur tahun anggaran 2022,” ujar Yermias, Kamis (3/8/2023).
Sama halnya dengan Partai Golkar, kata akhir Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Djafet Patiselano juga menolak LPJ Gubernur Tahun 2023 itu.
PDI Perjuangan mengkritisi berbagai kebijakan gubernur dan OPD dalam menjalankan program sepanjang tahun anggaran 2022 dengan menyatakan menolak LPJ Gubernur Maluku tahun 2022.
Fraksi Partai Hanura yang dibacakan juri bicara Julius Pattipeiluhu mengkritisi berbagai kebijakan gubernur yang mesti memperhatikan daerah terluar dengan program demi kepentingan masyarakat.
Ketidakhadiran OPD saat rapat di tingkat komisi menjadi perhatian fraksi Hanura.
” Mestinya di penghujung pemerintahan Murad Ismail- Barnabas Orno dapat memperhatikan program untuk
Kata akhir Fraksi Perindo,Amanat, Berkarya dibacakan Mauren Vivian Haumahu menagih kesungguhan pemerintah daerah dengan membuat program pro rakyat.
Pembahasan LPJ tanpa dihadiri OPD, renovasi Mess Maluku yang tak kunjung selesai.
Namun diakhir pembacaan kata akhir fraksi tersebut, Partai Perindo, Amanat, Berkarya menerima LPJ Gubernur tahun 2022.
Fraksi Partai Demokrat dibacakan, Elviana Pattiasina/Maitimu menyampaikan Fraksi Demokrat melihat ketidakberhasilan dalam komitmen mensejahterakan masyarakat.
Fraksi mengkritisi kurangnya Kualitas pendidikan . Kesehatan masyarakat belum mencapai hasil yang memuaskan. Kemiskinan dan pengangguran.
Dengan berbagai kritikan Fraksi Demokrat menerima LPJ Gubernur Maluku.
Kata akhir Fraksi Gerindra dibacakan juru bicara Andi Musnawir mengkritisi pemerintah daerah yang tidak mau melibatkan diri dalam pembahasan pertanggung jawaban APBD tahun 2022.. Namun, Fraksi tersebut juga menerima LPJ Gubernur 2022. (*)
