AMBON, SPEKTRUM – DPRD Provinsi Maluku sejak awal mendorong Dinas Koperasi dan jaringannya di Kabupaten dan kota untuk sosialisasikan bantuan UMKM ke masyarakat.
“Dan kita lihat, upaya menjaring sebanyak-banyaknya pelaku UMKM untuk dapatkan bantuan ini cukup maksimal, bahkan ada perpanjangan waktu hingga Desember 2020. Kita berharap Dengan perpanjangan waktu yang diberikan bisa mengakomodir sebagian besar pelaku UMKM,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, kemarin.
Bila masih ada pelaku UMKM yang belum terakomodir diharapkan di anggaran 2021 Pemerintah Pusat tetap membuka ruang mengakomodir pelaku UMKM yang belum terakomodir.
Tapi, tambah Sangkala, pihaknya akan lakukan evaluasi dari Tim Pengawas Covid untuk evaluasi penyaluran jaring pengaman sosial, bantuan UMKM terdistribusi merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Kita akan mendapatkan informasi dari koperasi yang akan difasilitasi Dinas Koperasi kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Saya rasa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pelaku UMKM dan membuka ruang bagi mereka yang belum terima bantuan dan akan dikomunikasikan dengan Pempus agar ada penambahan waktu bagi mereka yang belum menerima bantuan ini,” katanya.
Menurut Sangkala, bantuan sosial yang saat ini masih diharapkan efektif di lapangan adalah dari BLT Dana Desa sedangkan dari Kemenkes.
Diharapkan bantuan BLT dari Dana Desa masih terus berlanjut dan akan dievaluasi dalam waktu dekat dengan seluruh OPD yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat termasuk juga “peristiwa yang terjadi di Kemensos.”
“Dan ini juga menjadi atensi kita agar pelaku dana bantuan sosial dilapangan bisa memastikan penyaluran dana berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan catatan yang merugikan masyarakat,” katanya mengingatkan.
Sangkala mengakui, bantuan tersebut dirasa masih kurang namun tetap harus dievaluasi dan perbaiki pelayanan serta terus mengadvokasi berbagai sumber untuk memastikan bantuan tersebut diperoleh, baik dari Pempus maupun provinsi dan juga kabupaten dan kota termasuk mengcover bantuan dari Dana Desa. “Kita berharap demikian,” katanya. (S-16)