DPRD Maluku Bakal Tinjau Seluruh Proyek Pembangunan dari Balai Teknis

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menjadwalkan agenda pengawasan dan peninjauan lapangan terpadu terhadap seluruh proyek milik balai teknis dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu menyampaikan, pengawasan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan ini. Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak sekadar bersifat formalitas, DPRD akan melibatkan seluruh kepala dinas PUPR kabupaten/kota se-Maluku.

Kata dia, keterlibatan kepala dinas PUPR di kabupaten/kota itu penting untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, khususnya proyek yang dikelola oleh balai teknis pemerintah pusat.

Dalam sejumlah kasus, proyek yang dilaksanakan balai teknis pusat justru menimbulkan persoalan di daerah, sementara dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Sementara pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki akses yang cukup untuk menyampaikan persoalan tersebut.

“Karena itu, DPRD hadir sebagai lembaga pengawas untuk menjembataninya,”ungkap Halimun kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Kata dia, DPRD Provinsi Maluku akan melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PUPR se-Maluku, sebelum turun ke lapangan, dalm rangka membahas tahapan perencanaan program, pembagian kewenangan antarinstansi, serta evaluasi dampak proyek terhadap masyarakat.

Menurutnya, ada proyek yang tidak berasal dari usulan daerah, namun justru menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.

“Setiap proyek harus dipertanggungjawabkan. Semua pihak terkait wajib menjelaskan secara jelas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan,”tegas Halimun.

Dia menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan.

Sebagai langkah strategis, lanjut dia, DPRD mendorong penyusunan peta konektivitas pembangunan yang menjadi acuan bersama, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga proyek yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dengan adanya koordinasi yang baik dan pengawasan terpadu, DPRD Provinsi Maluku berharap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku,” tandasnya. (RED)