Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Tanimbar Riki Jauwerissa menilai langkah yang diambil fraksi-fraksi di DPRD ini bermuara hanya untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, pantauan saat paripurna tadi malam, keputusan penolakan ini memiliki muatan rekomendasi yang rasional karena mengandung beberapa point permasalahn seperti proyeksi pendapatan surplus, penerimaan dan pengeluaran hibah inprosedural.
Selain itu DPRD juga menilai BUMD tak sanggup menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan pemerintah dan menganggap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak transparan.
Bahkan, rekomendasi fraksi yang menimbulkan adanya dugaan kejanggalan lewat hasil pemeriksaan BPK RI akan diproses secara hukum. (*)
Halaman
1 2
