-Potensi Perikanan Maluku 3.055.504 Ton per Tahun
AMBON, SPEKTRUM – Program Lumbung Ikan Nasional (LIN), sudah beberapa tahun silam dibicarakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Maluku menuju kesejahteraan. Era Gubernur Maluku Murad Ismail angin segar itu hadir. Pemerintah Pusat telah menyepakatinya. LIN bisa totalitas terwujud, Pempus harus komitmen.
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, mengatakan program LIN itu butuh kerjasama dan keseriusan Pempus merealisasikannya secara total.
Caranya, harus ada suplai bantuan nasional dalam bentuk dana untuk pembangunan berbagai infrastruktur sara dan prasarana terkait program nasional (prognas) itu, sebagai kesiapan untuk beroperasinya LIN kedepan benar-benar nyata.
“Anggaran itu tentunya melalui kesepakatan DPR RI. Sudah seharusnya dialokasikan oleh Pempus,” tandas Darul KutnibTuhepaly, saat dimintai penadapatnya oleh Spektrum di Ambon Senin (12/10/2020), soal perwujudan LIN untuk Maluku.
DK, sapaan akrab Darul Kutni Tuhepaly berasumsi, dengan potensi perikanan Maluku yang besar demikian, perlu adanya kerja sama yang baik dari Pempus yakni dengan sokongan dana ke Maluku.
Alasannya, luas wilayah laut Maluku 658.294,69 km² (92,4 %), daratan 54.184,96 km² (7,6 %). Wilayah pengelolaan perikanan (NKRI) meliputi 714 (laut banda 715), laut seram, Teluk Tomini serta 718, meliputi Arafura dan laut timur.
Terdapat 1.340 pulau besar dan kecil tersebar di seluruh perairan Maluku dengan total panjang garis pantai 10.630,10 km (13 %), dari total garis panjang pantai Indonesia.
Perairan Maluku itu, sambung Kutni, terkandung potensi sumber daya keluatan dan perikanan dengan berbagai jenis ikan dan biota laut itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan total potensi sebesar 3.055.504 ton per tahun.
“Perairan laut Maluku memiliki posisi sangat strategis secara nasional dengan eksistensi ada 19 pulau-pulau kecil terluar meliputi Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar/KKT, dan Maluku Barat Daya,” ungkapnya.
Jumlah seribu lebih pulau itu, menurut Kutni, seharusnya untuk mendongkrak program LIN, harus juga ada kerja sama antara Pemprov dengan Pemda 11 Kabupaten dan Kota di Maluku.
“Karena ada wilayah wilayah yang menjadi lumbng ikan. Misalnya di pesisir pulau pulau kecil itu, para nelayan harus diberdayakan. Ajak investor perikanan masuk ke daerah ini,” sarannya.
Ia membandingkan dengan Sulawesi Utara yang punya luas perairan tidak sebanding dengan luas perairan Maluku. Dari ujung pulau seram, Buru hingga Selatan yakni Maluku Barat Daya, potensi perikanan cukup melimpah.
“Mengapa kapal kapal dari luar mudah masuk ke daerah ini? kaena ada wilayah penangkapan atau fishing ground. Jadi untuk kembangkan LIN, harus ada bantuan Pempus. saya sarankan dibuka kawasan berikat perikanan. Masukan investor misalnya untuk membangun pelabuhan, datangkan kapal, dan bangun gudang dan cold storage. Kalau hanya bicara program secara manual, tapi tidak ada investor perikanan masuk kesini, itu yang susah,” celutuknya.
Menagapa BUMD tidak bisa dikembangkan, menurut dia, karena upaya menggali sumber daya perikanan di Maluku masih minim.
“Contoh Usaha Mina dulu Perum Perikanan di Galala kemudian di Bacan saat kia belum pisah dengan Maluku Utara . Saat itu para nelayan diberdayakan dan bapak angkatnya adalah perusahaan perikanan milik daerah. Kaitannya dengan LIN, yah nelayan harus diberikan bantuan atau diberdayakan. Masalahnya kompleks. Sarana dan pra sarana perikanan harus betul-betul disiapkan,” paparnya.
Pulau Banda misalnya, menurut Kutni, sampai saat ini tidak ada investor perikanan masuk di sana. Untuk itu investor harus masuk untuk membangun potensi perikanan daerah ini.
Ia merefleksikan era Gubernur M. Akib Latuconsina, pernah mengundang sejumlah investor perikanan di Maluku melakukan studi banding di Filipina Selatan, ada tiga kota di situ. Ketika investor perikanan selesai studi banding dan balik ke Maluku, mereka kemudian membangun di Latoka Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Tapi tidak berkembang karena tidak ada investor perikanan.
“Kalau investor masuak dan komitmen menanamkan modal, otomatis kawasan kawasan berikat perikanan itu harus dibangun,” pungkasnya. (S-14)
