Istri Kedua Bupati akan Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyasar pejabat di Maluku. Giliran Bupati Kabupaten Buru Ramly Umasugi. Ramly diibidik atau diintai “radar KPK” soal dugaan korupsi dan gratifikasi. Pengembangan kasusnya sementara bergulir.
AMBON, SPEKTRUM – Beberapa orang mulai politisi dan pengusaha sudah dimintai keterangan oleh KPK di Jakarta. Pihak terkait lainnnya juga akan menyusul (dimintai keterangan/diperiksa) termasuk SH, istri kedua atau istri muda dari Bupati Buru.
Lembaga anti rasuah itu sudah menjadwalkan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait. Sebelumnya salah satu anggota DPRD Buru, dan satu orang pengusaha juga telah dimintai keterangan oleh KPK di Jakarta.
Sumber Spektrum di lingkup KPK membenarkan pengembangan kasus ini tengah berjalan. Bahakn KPK sudah menjadwalkan permintaan keterangan terhadap lima orang.
Namun surat undangan KPK belum dipenuhi pihak terkait tersebut. Agenda permintaan keterangan harusnya dilakukan KPK pekan lalu, tapi mereka mangkir.
“Dari undangan itu rencana permintaan keterangan dilakukan pekan lalu tapi mereka tidak hadir,” kata sumber tersebut, sembari meminta namanya tak perlu dipublikasikan saat dikonfirmasi Spektrum dari Ambon Minggu (6/12/2020).
Surat undangan sudah dilayangkan untuk hadir di KPK di Jakarta tapi mereka tak hadir. “Suratnya sudah dilayangkan untuk permintaan keterangan pekan lalu, tapi tidak hadir. Alasan mereka tidak datang karena sakit,” jelas sumber tersebut.
Ia mengaku permintaan keterangan terhadap lima orang itu, menyambung permintaan keterangan dari dua orang sebelumnya yakni satu anggota DPRD dan oknum pengusaha.
Sebelumnya lanjut sumber ini, salah satu anggota DPRD Buru diperiksa pada 29 September 2020, dan 1 Oktober 2020. Sedangkan oknum pengusaha berinisial TL sudah dilakukan KPK pada 15 dan 16 Oktober 2020.
“Jadi ada dua orang sudah dimintai keterangan. Satunya FT, anggota DPRD Buru, dan satunya lagi pengusaha berinisial TL. Dua-duanya sudah dimintai keterangan oleh KPK di Jakarta. Pengembangan selanjutnya lima orang akan dimintai keterangan pada pekan lalu, tapi tidak datang dengan alasan sakit.,” jelas sumber Spektrum.
Setelah dikonfirmasi lagi, lanjut sumber itu, lima orang dengan insial AK, MA, SH A, MB dan A, ada yang bersedia hadir di gedung KPK guna memberikan keterangan.
“Pekan lalu mereka tidak hadir, tapi sudah terkonfirmasi pekan ini dimintai keterangan. Dari lima orang itu ada yang bersedia untuk hadir, yang lainnya belum terkonfirmasi. Sudah coba dihubungi tapi belum ada kabar balik,” jelasnya.
Sumber ini juga menyebut dari lima orang tersebut, empat orang adalah pengusaha jasa konstruksi atau kontraktor. “Dari lima orang itu satunya adalah istri pak Bupati Buru, dan empat orang pengusaha ,” ungkapnya.
Ia mengatakan bila tidak hadir dalam pekan ini, maka panggilan kedua akan menyusul. “Biasayanya begitu. Kalau tidak hadir, maka akan ada surat panggilan atau undangan susulan,” tuturnya.
Menyoal permintaan keterangan terhadap para pihak terkait ini seputar kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek apa? namun sumber ini belum mau menjelaskan lebih jauh.
“Untuk saat ini kami belum bisa sampaikan. Harap ini dimkalumi. Ikuti saja. Pada prinispnya, kasus ini serius ditangani KPK,” kata sumber tersebut.
Menyangkut hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fiktri yang coba dikonfirmasi Spekrum dari Ambon Minggu malam (6/12/2020), namun bersangkutan belum memberikan keterangan secara resmi.
Informasi yang diperoleh Spektrum, rencana dalam bulan ini Bupati Buru Ramly Umasugi juga akan diperiksa oleh KPK.
“Permeriksaan terhadap Bupati Buru itu rencananya akan dilakukan setelah istri mudanya dimintai keterangan,” kata sumber Spektrum lainnya.
Sementara itu, Bupati Buru Ramly Umasugi yang coba dikonfirmasi Spektrum Minggu (6/12/2020), sayangnya belum berhasil dihubungi. Pasalnya, telepon selulernya nonaktif atau di berada di luar jangkauan.
Diketahui, pengembangnan kasus ini terdapat lima orang yang sudah dimintai keterangan oleh pihak KPK. Politisi/Anggota DPRD Buru FT, dan empat orang lainnya adalah pengusaha atau kontraktor masing-masing berinisial TL, RT.A, dan MB.
Dugaan ini berkaitan dengan pembangunan proyek infrastrutur. Kabarnya sejumlah aset Bupati Buru Ramly Umasugi yang dilaporkan ke KPK nilainya besar, tapi tidak dimasukan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Aset-aset Bupati Buru itu berupa rumah dan lain-lain. Hal Ini sementara masih dikembangkan KPK. Diduga aset-aset itu sebagiannya menggunakan nama isti kedua Bupati Buru yakni SH.
“Dugaan soal harta kekayaan, sehingga istri kedua Bupati Buru itu juga dipanggi oleh KPK untuk dimintai keterangan,” kata sumber Spektrum lainnya. (TIM)
