DOBO, SPEKTRUM – Perkembangan di bidang pendidikan dewasa ini semakin pesat. Para pendidik, tenaga guru dan tenaga operator diminta untuk selalu ‘up date’ mengenai perkembangan pendidikan tersebut. Selain itu, dimintakan juga kepada para Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Aru, agar dengan jujur, cermat dan bijaksana serta transparan dalam mengelolah anggaran sekolah yang diterima.
Permintaan ini disampaikan Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga saat membuka dengan resmi Pelatihan Penyusunan Rancangan Keuangan Anggaran Sekolah (RKAS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Dapodik pada tingkat PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Aru, Senin, 27 Maret 2023, bertempat di aula Cenderawasih-Dobo. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 27-30 Maret 2023.
“Saya minta kepada para Kepala Sekolah (Kepsek) dari tingkat PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Aru, untuk menggunakan anggaran sekolah berupa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan sebaik-baiknya, transparan dan jujur. Karena pertanggungjawaban nantinya, tidak ada bermasalah,” tutur Gonga menegaskan.
Kegiatan dimaksud diikuti para guru kurang lebih 250 peserta, dari 10 Kecamatan di Kabupaten Aru.
Bupati menambahkan, dalam penyusunan RKAS, harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sekolah dengan program pengembangan pendidikan yang menggunakan anggaran negara, lantaran dampak atau hasilnya harus dirasakan demi kualitas pendidikan.
“Bukan kuantitas atau jumlah yang diharapkan. Tetapi kualitas atau mutu pendidikan yang sangat kami inginkan. Karena murid-murid atau para siswa sebagai generasi harapan bangsa harus disiapkan dan dibekali sejak di bangku pendidikan. Itu tak terlepas dari sarana pendidikan memadai ditunjang dengan anggarannya,” ketus Gonga.
Bupati menuturkan, pemerintah pusat menganggarkan biaya untuk pendidikan sebesar kurang lebih Rp.21 miliar, dan diharapkan dalam penggunaan anggaran tersebut, benar-benar tepat sasaran.
“Dengan anggaran untuk pendidikan sebesar kurang lebih Rp.21 miliar ini, saya berharap penggunaannya tepat sasaran dan tidak bermasalah. Saya menilai, penggunaan keuangan di bidang pendidikan cukup rentang sekali. Saya tudak inginkan itu terjadi,” tandas Bupati sembari meminta para Kepsek untuk selalu waspada, karena pertanggungjawaban keuangan akan diperiksa BPK. Untuk itu, berkoordinasi dengan Bagian Inspektorat sebagai pengawas internal Pemda.
Hal ini juga ditegaskan Plt Kadisdikbud Aru, Adolof Pokar saat menyampaikan materi kepada para peserta pelatihan.
“Seperti disampaikan pa Bupati, pengelolaan dan penggunaan anggaran sekolah harus transparan. Kita tidak ingin ada masalah dengan penggunaan anggaran untuk perkembangan pendidikan di kabupaten ini,” timpal Pokar seraya meminta kepada peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, agar melaksanakannya, saat kembali ke sekolah masing-masing. (HS-05)
