AMBON, SPEKTRUM – Setelah kasusnya terbongar dan dipublis berbagai media massa, seputar kasus dugaan pembalakan kayu illegal di hutan Sabuai, kini Bos CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) dalam hal ini Imanuel Darusman alias Yongki mengklaim perusahaannya memiliki ijin lengkap.
Kepada Wartawan, di Ambon, Selasa sore (25/2/2020), Yongki membantah telah melakukan penebangan diluar areal APL yang telah ditentukan. Selain itu, dirinya mengklaim memiliki ijin lengkap tentang pengelolaan hutan dan penebangan kayu, serta penjualan keluar hasil tebangan tersebut.
Untuk diketahi, pihak perusahaan menjual kayu kayu hasil tebangan tersebut ke Surabaya.
Menurutnya, sejak beroperasi 2018 lalu, baru kali ini muncul persoalan yang didiuga dicipatakan oleh pihak pihak tertentu. Pasalnya, selama beroprasi, pihaknya telah memenuhi semua kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan bersama. Bahkan, untuk turut mensejahterahkan masyarakat setempat, pihaknya juga mempekerjakan 70 orang warga lokal, yakni warga Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Tmur (SBT).
“Namun ada pihak yang mengaku sebagai pemilik/ahli waris, telah membuat gaduh kondisi sehingga menjadi suatu persoalan yang kini ramai diberitakan. Padahal selama ini, saya sudah memenuhi segala yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyatakat.
Diketahui, warga adat Sabuai sebelumnya sebelumny dan mengecam pihal peruspihal yang dinilai telah merampas hak ulayat warga adat. Dengan itu, Bos SBM meluruskan, bahwa yang dimaksudkan pihak pihak tertentu itu adalah, dimana terdapat beberapa kebun milik warga yang masuk di areal APL. Namun semua itu telah dibicaralan dan dilakukan prosea ganti rugi, dengan pihak yang merupakan pemilik sebenarnya.
“Jadi kalau segala tudingan dialamatkan ke saya/perusahaan, itu salah alamat. Kami selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami kepada masyarakat.
Jadi perlu kami sampaikan, bahwa terkait dengan tudingan masyarakat kepada kami untuk penyelesaian hak-hak mereka yang selama ini belum dilaksanakan, itu tidak benar, karena sudah kami laksanakan. Mulai pembayaran incam dan fee kayu maupun kebutuhan lain termasuk juga pembangunan rumah ibadah, rumah pastori maupun kebutuhan lainnya,”jelasnya.
Disinggung soal ijin operasional perusahaan sendiri, Imanuel menegaskan, bahwa seluruh ijin baik SIUP, maupun lainnya, telah dikantongi. Dengan itu, diirinya menyayangkan, adanya pemberitaan disejumlah media atas insiden yang terjadi di Sabaui.
“Ini hanya persoalan diskomunikasi dan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan kami kira tidak ada persoalan. Kami akan memaafkan semua pihak atas apa yang telah terjadi. Kami akan melakukan mediasi sehingga semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tandasnya. Kalau soal ijin, baik dari pemerintah kabupaten yang ditandatangani oleh bupati Mukti Keliobas tahun 2018, maupun ijin dari gubernur, hingga Kementerian Kehutanan semuanya lengkap dan tidak ada persoalan lagi,”jelasnya.
Sementara itu, Raja Negeri Atiahu, Muhammadiyah Wailissa yang bersama sama Yonki menambahkahkan, bahwa Sabaui merupakan negeri administrasi dari Negeri Adat Atiahu.
“Kami tegaskan disini bahwa Sabuai bukan desa adat, mereka adalah negeri administrasi dari Atiahu. Dan Atiahu punya wilayah petuanan itu besar termasuk di Sabuai itu, jadi perusahaan operasi itu diwilayah adat negeri Atiahu, bukan Sabuai. Tidak ada persoalan terkait beroperasinya perusahaan kayu ini, karena semuanya sudah sesuai dengan prosudur yang ada,”katanya.
Sementara terkait persoalan hak-hak yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat, termasuk pekerja hingga mengakibatkan persoalan tersebut terjadi, Muhammadiayah menegaskan, bahwa persoalan yang terjadi saat ini, mestinya dapat diselesaikan dengan komunikasi antar masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Inikan masyarakat diprofokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin mengacaukan kondisi dimasyarakat. Dan persoalan ini akan diselesaikan secepat mungkin setelah saya (raja) tiba di Atiahu nanti,”tegasnya. (S-01)
