AMBON, SPEKTRUM – Provinsi Maluku memiliki potensi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) walaupun masih bersifat lokal. Hal tesebut dikemukakan Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Lotharia Latief di Ambon, Rabu (07/06/2023).
Untuk mencegah dan menindak sindikat pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Maluku maka Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif menginstruksikan pembentukan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgas).
“Satgas TPPO dibentuk sebagai tindak lanjut arahan bapak Kapolri untuk membentuk Satgas TPPO di setiap Polda untuk mencegah terjadinya TPPO baik yang sifatnya pengiriman pekerja migran ke luar negeri ataupun TPPO yang di dalam negeri,” ungkap Kapolda Maluku Lotharia Latif, Rabu (07/06/2023).
Tim Satgas TPPO dipimpin Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, dibantu Direktur Reskrimum dan Direktur Binmas Polda Maluku.
Kasus TPPO menjadi perhatian Presiden RI dan Polri diminta untuk menangkap para sindikat dan melindungi korban TPPO.
“Maluku juga sangat berpotensi terjadinya TPPO meskipun sifatnya masih lokal dalam negeri,” katanya.
Beberapa kasus TPPO yang ditangani, terdapat sejumlah sektor-sektor usaha mempekerjakan anak di bawah umur, dan tidak sesuai aturan maupun ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap jangan ada usaha-usaha yang melanggar ketentuan, dan sektor-sektor yang rawan adalah usaha-usaha hiburan atau perusahan-perusahan yang mempekerjakan perempuan dan anak di bawah umur,” pintanya.
Irjen Latif meminta para Kapolres untuk melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan. Kapolres jajaran juga diminta agar selalu berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai persoalan tersebut
“Bila ditemukan pelanggaran agar dilakukan penegakan hukum. Proses hukum dengan tegas siapapun yang terlibat dan jangan ada aparat yang juga bermain di kasus-kasus tersebut,” ingatnya. (HS-16)
