Banyak ahli menerangkan tentang konsep pembangunan perekonomian harus digalakan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Tentunya pemberdayaan menjadi dambaan semua orang. Menghasilkan produk yang berdaya saing dan lain sebagaianya butuh partisipasi, dari berbagai pihak baik pemerintah maupun elemen masyarakat.
Rata-rata kepala daerah dan aparataurnya menginginkan masyarakat dan daerahnya bangkit dari keterpurukan. Dengan berbagai ketersediaan sumber daya yang ada, patut dikelola dengan baik.
Sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan lembaga atau masyarakat di daerah pada posisi subjek, harus diberikan ruang untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal pada dirinya.
Kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan ketenteraman, juga diperlukan untuk membanguin perekonomian masyarakat atau suatu daerah, demi mengejar ketertinggalan. Kriteria kemajuan yakni sukses dan sejahtera atas dasar nilai-nilai formal material, harus diuji dan disinkronkan dengan memandang materi bukan segalanya.
Kerangka pembangunan untuk menumbuhkembangkan perekonomian demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, butuh upaya dan langkah-langkah atau terobosan dilakukan di suatu daerah guna mendukung pencapaian kesejahteraan.
Pelaksanaan kebijakan perlu tetap dilakukan untuk menekan kelemahan-kelemahan yang selama ini masih melilit atau terjadi di daerah dan masyarakatnya. Strategi misalnya kebijakan dalam sektor perencanaan pembangunan pariwisata juga harus menjadi perhatian serius.
Pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil ada nilai strategis misalnya perikanan nasional berasal dari perairan dangkal/pesisir pulau-pulau kecil, dan total ekonomi kelautan pulau-pulau, dan lain-lain.
Sumber daya alam belum dikelola secara baik sehingga hal ini melemahkan peningkatan ekonomi baik di Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya. Situasi pengangguran, kemiskinan, serta disparitas wilayah dan kesenjangan pendapatan di daerah masih mudah untuk ditemui.
Disamping pengembangan sektor pariwisata dan lain-sebagaianya pembangunan infrastruktur penunjang juga penting dalam kaitannya membangun perekonomian warga atau masyarakata di daerah.
Pembangunan yang dilakukan di pulau-pulau harus gencar dan tidak sepatutnya tebang pilih. Menggerakkan perekonomian kerakyatan dengan jalur pemberdayaan untuk mengingkatkan perekonomian demi ketercapaian kesejahteraan harus dilakukan seluas-luasnya.
Disini butuh kordinasi antara pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi dan seterusnya ke pemerintah pusat harus aktif. Semua itu untuk membuka kran pembangunan di daerah dengan menggerakan ekonomi tentunya tentunya bisa meningkatkan taraf hidup rakyat. Jika kordinasi tidak berlangsung cair, maka akan mempengaruhi ekonomi kerakyatan, bahkan bisa menimbulkan dampak negatif.
Para pemangku kepentingan kiranya bisa menyadari untuk menggapai kesejahteraan bagi rakyat, jalannya tak lain meningkatkan ekonomi dengan kerja cerdas dan serius serta kompak. (*)
