SPEKTRUMONLINE.COM, BURSEL – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan tajam. Dana miliaran rupiah pada Dinas Kesehatan Bursel diketahui dikelola oleh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku.
Fakta tersebut mencuat lantaran Kepala Dinas Kesehatan Bursel, Yurdin Halibi, masih berstatus sebagai ASN Pemerintah Provinsi Maluku sepanjang tahun 2025. Status itu diakui sendiri oleh Yurdin dalam rapat bersama DPRD Bursel.
“Waktu rapat tanggal 6 Februari, dia sudah menyampaikan bahwa sejak Januari 2026 baru berstatus ASN Bursel. Artinya, selama tahun 2025 dia masih ASN Pemerintah Provinsi Maluku,”ungkap Anggota Komisi I DPRD Bursel, Bernadus Waemesse.
Kondisi tersebut menjadi sorotan serius, terlebih pada tahun anggaran yang sama terjadi musibah hilangnya satu unit mobil ambulans milik Puskesmas Waekatin senilai Rp775.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan 2025.
Politisi Partai Perindo itu menegaskan, pengelolaan APBD oleh ASN di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merupakan pelanggaran berat terhadap tata kelola pemerintahan.
“Ini pelanggaran berat. Masa APBD Bursel 2025 untuk Dinas Kesehatan dikelola oleh ASN Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, sesuai aturan, APBD hanya bisa dikelola oleh ASN Bursel, bukan ASN daerah lain,” tandas Waemesse.
Tak hanya berhenti pada pernyataan itu, Waemesse menyebut DPRD akan mendatangi Pemerintah Provinsi Maluku untuk memastikan status kepegawaian tersebut secara administratif.
“Kami akan ke Pemprov Maluku untuk mengecek secara pasti persoalan ini,”ujarnya.
Ia menilai, fakta bahwa ASN Pemprov Maluku dapat mengelola miliaran rupiah APBD Bursel 2025, khususnya di sektor kesehatan, merupakan cerminan buruknya tata kelola birokrasi.
“Kalau sampai pegawai provinsi mengelola APBD Bursel, khususnya Dinas Kesehatan, maka ini sudah masuk perilaku birokrat mafia,”tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Waemesse mendesak Bupati Buru Selatan untuk segera bertindak tegas dan menertibkan birokrasi yang dinilainya semakin semrawut.
“Bupati harus segera tertibkan. Saya minta Kepala Dinas Kesehatan segera dinonjobkan,” serunya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terus bermunculan justru telah meruntuhkan wibawa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di mata publik.
“Bupati harus tegas. Kadis Kesehatan ini sudah terlalu banyak bikin masalah, kinerjanya buruk, dan akibatnya meruntuhkan wibawa pemda,” jelasnya.
Banyak Dosa, Masalah Tumpang Tindih
Lebih lanjut, politisi kawakan asal pesisir barat Leksula itu merinci sederet persoalan yang menyeret Plt Kepala Dinas Kesehatan selama bertugas di Bursel. Ia menyebutnya sebagai tumpang tindih masalah yang membahayakan jalannya pemerintahan.
“Dosanya lumayan banyak. Pertama, satu unit ambulans Puskesmas Waekatin hilang. DAK Kesehatan bermasalah, Dana KB juga hilang. Ini berbahaya bagi pemerintahan,” keluhnya.
Mantan Birokrat ini menduga, apabila Yurdin Halibi terus dipertahankan oleh Bupati, maka daftar persoalan di Buru Selatan akan semakin panjang.
“Kalau Bupati terus pertahankan dia, berarti daftar masalah akan terus bertambah,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintahan yang membuat Bupati tetap mempertahankan sosok tersebut.
“Secara pemerintahan, tidak ada alasan untuk mempertahankan orang seperti ini. Lebih banyak mudarat daripada faedah bagi daerah. Tapi kalau tetap dipertahankan, berarti ada sebab lain di luar pertimbangan pemerintahan,” tutup Waemesse. (NAR)
