SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Maluku menilai pinjaman Rp1,5 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku masih sedikit.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis mengatakan, Rp1,5 triliun belum cukup untuk mengatasi berbagai masalah di Maluku.
Hal itu disampaikan pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Maluku yang berlangsung di Ballroom Swiss Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, kebijakan fiskal yang ada saat ini sangat menyentuh Maluku. Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan terluar, terdepan dan perbatasan sangat merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, termasuk kebijakan pemotongan terhadap dana transfer ke daerah.
“Tokoh-tokoh teknokrat kita telah menggagas konsep pembangunan berbasis gugus pulau, tapi yang terjadi adalah tidak ada uang. Sehingga ketika fraksi PKB konsultasi soal pemerintah provinsi minjam Rp1,5 T, saya bilang sangat sedikit,”ungkap Basri.
Untuk menjawab berbagai persoalan ketimpangan di Maluku, baik pada aspek pembangunan infrastruktur maupun ketimpangan sosial dan ekoni, tidak cukup dengan Rp1,5 triliun, harus lebih dari itu. Bahkan kalau bisa pinjam Rp5 triliun sampai Rp10 triliu.
“Maluku ini kaya raya. Kita punya dua blok migas seperti Blok Masela dan Blok Seti. Itu bisa mensejahterakan kita,”katanya.
Belum lagi wilayah pertambangan yang belum terkelola secara baik, seperti di Seram Bagian Barat (SBB) dan di Pulau Buru. Itu merupakan potensi dahsyat yang bisa dibangun kedepan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Jika sumberdaya alam kita dikelola secara baik, maka Inshaa Allah kedepan Maluku akan maju, mandiri dan sejahtera,”ujar Basri. (RED)
