Free Porn
xbporn
25.5 C
Ambon City
Kamis, 18 Juli 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

200 Tenaga Kontrak Pemkot akan Diberhentikan

AMBON, SPEKTRUM – Sekitar 200 tenaga kontrak yang diangkat pasca dikeluarkannya moratorium pengangkatan tenaga kontrak  bakal diberhentikan Pemerintah Kota Ambon.

“Kita sementara memiliki hutang waktu itu, termasuk hutang sertifikasi, tapi tetap saja ada pengangkatan pegawai kontrak, apa urgensinya pengangkatan pegawai kontrak yang sifatnya hanya administrasi ? lalu ASN banyak- banyak ini bikin apa? oleh karena itu sekitar 200 orang yang diangkat setelah moratorium dikeluarkan, saya minta diberhentikan,” kata Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena kapada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, para pegawai kontrak yang diangkat setelah aturan itu dikeluarkan bukan menjaadi tanggungjawabnya, sehingga tiap OPD harus bertanggungjawab dengan memberhentikan mereka.

“Ini soal pemerintahan, kepala daerah mengatakan untuk berhenti mengangkat tenaga kontrak, tapi masih terus dilakukan berarti tidak taat kepada pimpinan, dan kebijakan saya ini searah dengan kebijakan pusat. Pokonya setelah saya masuk dan diangkat itu saya tidak bertanggung-jawab,” tegasnya.

Sementara itu, tenaga kontrak yang berjumlah sekitar 1.258 orang, yang telah bekerja di Pemkot Ambon sebelum aturan tersebut dikeluarkan masih diperpanjang SK hingga enam bulan ke depan.

“Hasil konsultasi kami ke MENPAN-RB, pegawai kontrak ini sampai dengan November 2023, karena itu kami cuman anggarkan 6 bulan, dimana 5 bulan gaji bulanan dan satu bulan gaji 13. Bagaimana dengan nasib mereka 6 bulan ke depan, diputuskan SK diperpanjang hingga November 2023,” jelas Wattimena.

Jika di bulan November 2023, lanjut Wattimena, keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat adalah tidak dihapuskan maka ribuan pegawai kontrak di lingkup Pemkot Ambon itu akan tetap melanjutkan tugasnya, namun bila dihapuskan, maka mereka akan dirumahkan, karena itu merupakan keputusan yang tidak dapat dirubah.

“Tidak ada pilihan lain, tidak bisa kita ambil kebijakan sendiri. Kita harus sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya kebijakan tetap dipertahankan ya ikut saja,” tegas Wattimena. (MG-17)

Berita Terkait

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles