SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H. Amirudin mengatakan, penguatan koordinasi antar pemerintah daerah itu penting dalam mengusulkan program pembangunan ke pemerintah pusat, di tengah keterbatasan anggaran.
Kata dia, banyaknya proposal pembangunan dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat (pempus) tidak semua dapat direalisasikan secara bersamaan. Sehingga harus ada pemetaan kebutuhan yang paling mendesak agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara efektif.
“Tidak mungkin semua proposal usulan pembangunan dari kabupaten/kota itu dipenuhi sekaligus. Kita harus menentukan mana yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama,”ujar Amirudin, Rabu (4/2/2026).
Meski begitu, dia memberikan apresiasi atas rapat koordinasi pembangunan yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Maluku.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terpadu akan memperkuat posisi Maluku dan mempermudah berkomunikasi bersama kementerian-kementerian terkait.
Kata dia, koordinasi tidak boleh dilakukan secara insidental, namun harus berkelanjutan. Politiso Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku itu menyarankan agar pertemuan koordinasi harus rutin dilaksanakan, minimal tiga bulan sekali, agar sejalan dengan siklus anggaran yang berjalan per triwulan.
“Sebab, kalau koordinasi terhenti terlalu lama, peluang mendapatkan dukungan anggaran bisa terlewatkan,” katanya.
Dia menyebut, seluruh kebutuhan pembangunan kabupaten dan kota harus diselaraskan terlebih dahulu dengan rencana pembangunan provinsi, sehingga usulan ke pusat lebih fokus dan memiliki dasar yang kuat.
Ambil misal, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski jalan provinsi telah rampung, masih banyak jalan desa dan jalan kabupaten yang membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran.
Selain itu, ketatnya persaingan antar daerah dalam memperoleh alokasi anggaran pusat, terlebih dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penanganan bencana di wilayah lain.
“Kalau kita tidak segera bersuara dan menunjukkan kebutuhan Maluku, maka daerah ini bisa saja terpinggirkan,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Maluku harus memiliki koordinasi yang solid, termasuk menyusun daftar kebutuhan daerah berdasarkan skala prioritas.
“Kebutuhan daerah harus diidentifikasi bersama, diprioritaskan, lalu disampaikan secara kolektif ke pemerintah pusat,”tandasnya. (RED)
Tinggalkan Balasan