TIAKUR, SPEKTRUM – Di tengah pendemi virus corona membuat arus transportasi laut tidak lancar. Perhelatan politik untuk Pilkada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) seakan mendapat hambatan. Tetap optimis lancar, penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten MBD, sementara siapkan konsep untuk disampaikan kepada KPU-RI.
Optimis untuk kelancaran tahapan dan proses Pilkada MBD menjadi pemicu semangat KPU setempat. Permohonan sebagai usulan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses pentahapan Pilkada MBD sampai pada saat pemilihan di 09 Desember 2020 nanti.
Langkah yang perlu diambil dalam konteks dan kondisi seperti ini, serta panduan hukum bagi KPU Kabupaten MBD dalam pleno tingkat kabupaten tanggal 20-21 Juli 2020. Dalam keadaan terburuk, dapat diambil langkah sebagai keputusan sah, misalnya melalui telepon. Beranjak dari pengalaman, KPU MBD saat pemilihan legislatif tahun 2014 lalu.
Kepada wartawan, Selasa, (7/7/2020) di ruang kerjanya, Ketua KPU Kabupaten MBD, Alupaty Demny menjelaskan, saat itu (tahun 2014-red) KPU MBD tidak sempat hadir dalam pleno KPU Provinsi Maluku, sehingga hasil Pemilu hanya dapat dilaporkan melalui sambungan telapon.
“Nah, ini dipakai kami (KPU MBD-red) sebagai sebuah ketetapan sah dalam pelaksanaan pleno di KPU Provinsi. Yang jelasnya, kami harus optimis untuk menyukseskan tahapan Pilkada sampai pada penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 nanti,” jelas Demny.
Menurutnya, berdasarkan rujukan inilah yang dipakai sebagai ukuran mengusulkan kepada KPU RI.
“Apakah dimungkinkan dengan kondisi pendemi virus corona ini, mandeknya transportasi laut, dapat memberi ruang untuk disampaikan melalui telepon atau hanya mengirimkan berkas, ketika PPK tidak berkesempatan hadir dalam pleno KPU Kabupaten MBD nanti,” tandasnya.
Dia menambahkan, di tengah-tangah kondisi ini KPU Kabupaten MBD tetap optimis Pilkada dapat terselenggara. Mulai dari pentahapan hingga pelaksanaan nantinya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kalau KPU Kabupaten MBD butuh dukungan dari semua pihak.
“Dukungan kami butuhkan, terlebih khusus kepada Pemerintah Kabupaten MBD dan Pemerintah Provinsi Maluku soal sarana transportasi,” imbuhnya.(MG12)
