AMBON, SPEKTRUM – Untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku, maka sesuai arahan Gubernur Maluku, Murad Ismail setiap tahun angka kemiskinan harus ditekan satu persen hingga tahun 2024 mendatang.
“Kita menurunkan angka kemiskinan targetnya tiap tahun turun 1 persen hingga 2024 mendatang. Kalau aksesibilitas semua jalan kita optimis setiap tahun kemiskinan turun. Apalagi Gubernur banyak melobi di Pempus untuk datangkan banyak program di Maluku,” kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah kepada wartawan usai rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama BUMD dan BUMN di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (12/11/2021).
Untuk itu, TGPP Maluku menggelar pertemuan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama BUMD dan BUMN di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (12/11/2021).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari formulasi atau roll model penanganan kemiskinan. “Pertemuan ini digelar agar kita eksekusi lapangan tepat sasaran,” kata Basalamah kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Basalamah menegaskan jika pertemuan tersebut digelar menyikapi inisiatif dari OPD terkait lantaran ada dukungan dan respon dari BUMD dan BUMN agar bersama mengupayakan pengentasan kemiskinan.
“Siapapun pasti dukung. Nah, bagaiamana kita komunikasikan tepat sasaran. Perlu langkah cepat agar seluruh program disampaikan sistematis mengarah pada daerah-daerah miskin agar dimasukan dalam APBD 2022,” terangnya.
Tak hanya itu, sosialisasi mesti ditingkatkan di titik sasaran kemiskinan, agar ada cek and balance. “Apa yang menjadi tanggungjawab pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Apalagi tambahnya, upaya pengentasan kemiskinan tersebut didukung seluruh OPD terkait mulai dari dukungan di bidang infrastruktur hingga penanggulangan bencana.
Tak hanya itu, sejumlah BUMD dan BUMN siap membantu keroyok agar daerah Ini keluar dari kemiskinan.
“Kita kalau komitmen dan konsisten setiap tahun angka kemiskinan turun 1 persen hingga 2024. Jadi selain OPD BUMN dan Bumd termasul perbankan siap membantu mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.
Untuk itulah, harap dia, sesuai arahan Gubernur agar semua pihak menurunkan kemiskinan termasuk dengan OPD melakukan koordinasi kolaborasi dab sinergitas bagaimana mengatasi program kemiskinan.
“Kemiskinan di Kabupaten bisa teratasi kalau ada kolaborasi. dan sinergitas. Kita fokus pada penanganan. Semua pihak keroyok penanganan program untuk turunkan kemiskinan,” tegasnya.
Kemudian akan lakukan penanganan quick program atau penanganan cepat di lapangan, sehingga kemiskinan bisa diturunkan sesuai target.
Walapaun demikian, ia mengakui sebagai provinsi kepulauan dengan luas laut 92,4 persen dan darat 7,6 persen, upaya yang dilakukan tidak semudah membalik telapak tangan, jika dibandingkan daerah lainnya di Pulau Jawa, yang bisa diakses dengan cepat karena daratan.
Namun dengan upaya kerja keras dari seluruh stakeholder dengan membuat inovasi program kerja tepat sasaran, dirinya optimis apa yang menjadi keinginan Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan bisa terwujud.
“Seuai arahan Gubernur, Insya Allah ini secepat dilakukan antisipasi untuk program-program ini. Jadi dari sisi infrastruktur, aksesbilitas, baik itu Dinas PUPR untuk air bersih, jalan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta OPD lainnya, saya yakin kerja bersama kita berjalan dengan baik,” tandasnya.
Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam setiap pertemuan selalu menekankan agar angka kemiskinan di Maluku harus dikurangi. Arahan ini harus ditindaklanjuti agar sejumlah daerah yang masuk kategori miskin bisa keluar dari garis kemiskinan.
Untuk itu, lembaga pendidikan tinggui, khususnya Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dilibatkan guna melakukan riset mencari solusi agar desa yang dikategorikan miskin bisa keluar dari garis kemiskinan.
Hasil riset Unpatti menunjukan ada 55 desa di sembilan kabupaten yakni Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Ari, dan Maluku Tengah masuk kategori miskin.
Dalam rapat tersebut sejumlah pimpinan OPD mengapresiasi dan mendukung penuh pengentasan kemiskinan sesuai instansi yang dipimpinnya.
Kepala BPBD Provinsi Maluku, Henry Far-far mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan merupakan program spektakuler.
“Ini konsep spektakuler dari sisi perencanaan. Jumlah desa diperkecil menjadi 55 desa yang kita keroyok. Harus sinkronisasi dari pusat. Bagaimana libatkan semua pihak keroyok,” katanya.
Menurut dia, dari aspek penanggulangan bencana, kemiskinan terjadi jika bencana. “Kami dari BNPB tahun 2022 mendatang kami membentuk 3 desa tangguh bencana dengan kearifan lokal. Kita bisa buat di satu desa A libatkan desa yang berhubungan dengan desa B atau C,” jelasnya.
Kendati begitu, Far-Far mengingatkan, di lapangan sering ditemui masalah terkait legalitas warga. Dan ini menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan.
“Ketika terjadi bencana ada bantuan yang disalurkann namun banyak penduduk yang belum memiliki kartu identitas (KTP) sehingga menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan. Ini problem besar di masyarakat. Ini harus diantisipasi, mari kita keroyok dengan bidang kita maisng-masing,” ajaknya.
Kepala Dinas PUPR Maluku, DR. Mat Marasabessy mengapresiasi pertemuan tersebut guna memperoleh solusi.
“Ini sangat luar biasa, karena di berbagai kesempatan visi dan misi Gubernur Maluku selalu menyoroti kemiskinan,” katanya.
Marasabessy mengaku jika pihaknya sudah bergerak membangun infrastruktur untuk membuka daerah-daerah terisolir yang diketegori miskin
“Kita sudah jalan dengan menyiapkan anggaran,” terangnya.
Selain membangun infrastruktur jalan dan jembatan, pihaknya sudah membangun sanitasi. “Kita sudah jalan. Namun, kami minta dipertegas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar terkoordinasi,” katanya.
Selain itu, Dinas PUPR Maluku selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR kabupaten setempat.
“Ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kita pastikan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita harus focus jika perlu ada pendampingan,” jelas Marasabessy.
Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku, Elvis Pattieselano sangat setuju program pengentasan kemiskinan dipercepat.
“Kami sangat setuju dan apresiasi. Bapeda harus percepat program ini. Kita memulai 2022. Karena tidak menganggu kegiatan reguler lainya,” kata Pattiselano.
Untuk itu, dia berharap, seluruh pihak terkait harus focus dan harus ada sharing anggaran antara pusat dan daerah.
“Ini agar program yang digalakkan berhasil sesuai riset. Intinya kita harus fokus eksekusi. Saya yakin desa miskin keluar dari ketertinggalan,” katanya yakin. (HS-16)
