AMBON,SPEKTRUM – Kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selalu terjadi di Maluku khususnya Kota Ambon dinilai oleh Salomo anggota BPH Migas, karena kesalahan dalam proses komunikasi atau mis komunikasi.
“Sebenarnya tidak ada masalah di Maluku, sebab tidak terlalu banyak kebutuhan BBM bersubsidi di Maluku tidak seperti daerah lain. Anehnya masyarakat selalu kesulitan peroleh BBM. Ini lantaran di Maluku infrastruktur belum cukup, kita dorong Pertamina menambah SPBU di mana-mana,” kata Salomo kepada wartawan, Selasa, (10/12/2019).
Salomo mengemukakan, yang paling tahu kebutuhan BBM masyarakat adalah kepala daerah, gubernur dan bupati walikota. Seharusnya yang tahu kuota BBM sesuai kebutuhan adalah daerah, berapa kebutuhan untuk kapal, mobil dan lainnya.
“Biasanya kami telah menyurati dari awal, agar Pemda kabupaten dan kota aktif menyampaikan ke BPH Migas soal kebutuhan subsidi BBM. Karena barang subsidi yang dibayar pakai uang Negara maka akan diaudit semuanya tahu karena saat ini semuanya transparan karena beda harganya cukup besar,” tandasnya.
Salomo mencontohkan, solar subsidi Rp 5.100 per liter, solar industry harganya mencapai lebih dari Rp 10.000 per liter. Perbedaannya hamper Rp 5.000 per liter.
“Ini menyebabkan orang yang tidak menolak menggunakan BBM subsidi dan mestinya daerah, turut mengawasi, siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi,” tegasnya.
Ada beberapa daerah misalnya di Riau, penerima BBM subsidi membawa kartu BBM yang disiapkan Pemda Riau dengan sejumlah kriteria, mirip kartu sehat.
“Artinya, begitu sampai SPBU pemegang kartu tersebut diberikan sesuai dengan yang tertulis,” katanya.
Berdasarkan pengamanatan BPH Migas, Maluku cukup dalam kuota BBM bersubsidi. “Masa yang seharusnya tidak menggunakan subsidi kita kasih yang bersubsidi, malu dong,” tandasnya
Dia menilai, Pemda Maluku kurang melakukan pengawasan. “Di daerah-daerah lain, pada saat bulan terakhir ini banyak gubernur, bupati bikin surat edaran ke masyarakat agar ini lebih berhati-hati. Bahkan surat edaran tersebut ditempel di SPBU, siapa yang boleh siapa yang tidak,” katanya. (S-16)
