AMBON, SPEKTRUM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, sepakat kalau dilakukan penanganan darurat terkait gempa bumi magnitudo 7,5 di KabupatenWakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, sepakat kalau dilakukan penanganan darurat terkait gempa bumi magnitudo 7,5 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa (10/1/2023). Ini agar warga yang terdampak gempa bumi merasakan sentuhan pemerintah.
“Secara prinsip itu, kejadian gempa bumi magnitudo 7,9 yang harus dilakukan Pemda baik kabupaten, provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), adalah memberlakukan langkah-langkah tanggap darurat. Itu penting dilakukan sesuai tahapan Penanggulangan bencana,” kata Sairdekut, kepada wartawan Rabu (11/1/2023).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya mengaku, tanggap darurat penting dilakukan untuk memastikan warga terdampak gempa bumi di dua kabupaten tersebut merasakan sentuhan dan perhatian pemerintah.
” Masih ada yang warga merasa trauma dengan kondisi yang terjadi. Kita lihat mereka masih memilih tinggal ditenda-tenda. Ini karena ada ketakutan gempa susulan dan gempa berikutnya. Kita berharap kehadiran negara lakukan tanggap darurat,” ingatnya.
Apalagi, ingat politisi Partai Gerindra itu, ada fenomena muncul Pulau di salah satu wilayah di Kabupaten KKT.”Kita berharap ada kajian dan analis, serta riset dari Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, terhadap fenomena alam. Apalagi, secara psikologi penafsiran masyarakat macam-macam. Ini karena jarang terjadi pascah gempa bumi,”terangnya.
Dia mencontohkan, ketika gempa bumi terjadi ratusan kali di Kota Ambon dan sekitar akhir 2019 lalu tidak terjadi fenomena alam seperti timbul Pulau. “Namun, fenomena ini terjadi di KKT. Untuk itu, saya berharap, Gubernur Maluku, lakukan tanggap darurat. Begiti juga melakukan identifikasi data korban. Apalagi, 1 warga dilaporkan meninggal dunia, dan ada fasilitas publik dan pribadi mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan,” paparnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggagendakan mengundang instansi terkait mendengarkan berbagai upaya yang dilakukan pascah gempa bumi. (*)
