Rovik : RSUD Harus Diselamatkan
AMBON, SPEKTRUM – Kondisi RSUD dr. M. Haulussy Kudamati Ambon sejak dipimpin dr. Nazaruddin semakin terpuruk atau sekarat. Rumah sakit rujukan di Maluku ini mulai kegilangan arah, bahkan dokter spesialis mulai hengkang dari rumah sakit kebanggaan orang Maluku ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi Maluku, agar menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini, “ tegas Afifudin, ketika rapat gabungan Komisi IV dan Komisi I bersama Inspektorat Provinsi Maluku dan manajemen RSUD Haulussy, terkait jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, Senin (28/8/2023).
Untuk itu, dia berharap, kedepan manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Maluku itu, dibenahi pelayanan termasuk hak-hak para tenaga kesehatan diperhatikan.
“Pembenahan harus dilakukan agar kedepan tidak lagi ada persoalan di rumah sakit ini,” harapnya.
Soal, insentif jasa tenaga kesehatan (nakes) dirumah sakit itu yang belum dibayarkan, dia berharap ada niat baik Pemda dan pihak manajemen rumah sakit, agar mencari solusi penyelesaian.
“Nah, kalau ada kendala panggil para Nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,” tegasnya lagi.
Kebebalan Pemda Maluku yang tidak kunjung membayar hak Nakes, padahal telah disentil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian juga disoroti Afifudin.
”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk yang terjadi di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir kesalnya,” kesalnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes.
“Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kancing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” kata Pattiselano.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, ini berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.
“Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis, dianalisis dan disampaikan kepada Nakes yang mengklaim. Kita prihatin manajemen dengan manajemen RSUD Haulussy,” kesalnya.
Sekedar tahu, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan. Akibatnya, para Nakes sering melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung dibayarkan.
Dan, DPRD Maluku telah berulang kali membahas masalah ini tapi Pemda tak kunjung turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Parahnya, melalui tim investigasi Kemenfagri terungkap jika insentif Nakes digunakan untuk membayar hutang. (HS-16)
