AMBON, SPEKTRUM – Untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalokasikan anggaran senilai Rp8.550.629.664,- namun yang baru terserap sebesar Rp7.585.533.354.
Anggaran sebesar itu, diambil dari Dana Transfer Umum sebesar 2 persen dan dialokasikan kepada beberapa OPD, yakni Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, dan Dinas Perhubungan tahun 2022.
Asisten II Setda Maluku, Habibah Saimima dalam Forum Discussion Group (FGD) bersama Tim Monev Kementerian, Lembaga dan Badan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/8/2023) menjelaskan, terkait kebijakan pembangunan dari Dana Transfer Umum 2 persen, Pemprov Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp8.550.629.664,- yang dialokasikan kepada beberapa OPD dalam usaha mengendalikan inflasi, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, dan Dinas Perhubungan tahun 2022.
“Capaian realisasi anggaran tersebut sudah mencapai 88,70 persen, atau Rp7.585.533.354, dimana sisa anggaran sebesar 3,053 persen tidak digunakan karena ada peruntukan untuk kegiatan yang sama pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindag dan Dinas Pertanian, berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan mitra Kejati Maluku,” jelasnya.
Sebelumnya pada kegiatan Forum Discussion Group (FGD) bersama Tim Monitoring Terpadu dari Kementerian, Lembaga dan Badan, Selasa (22/8/2023), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan inflasi Maluku mengalami penurunan pada bulan Juli 2023.
“Jika pada bulan sebelumnya (Juni), capaian 6,07 persen yoy, maka pada bulan Juli turun menjadi 4,23 persen yoy. Jadi inflasi kita pada bulan Juli sangat terkendali, karena banyak strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Maluku, didukung oleh Pangdam, Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura, maupun BUMN dan BUMD lainnya,” kata Asisten II Setda Maluku Habibah Saimima
Saat itu, Saimima berkesempatan membacakan sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail, menjelaskan, upaya dan strategi Pemprov Maluku dalam menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerjasama dengan kabupaten kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan daerah IHK di Provinsi Maluku,” jelasnya.
Dijelaskan lagi, strategi yang saat ini dilakukan oleh TPID Mauku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 09.00 WIT, berlokasi di Pasar Batu Merah dengan harga jual di bawah harga pasar.
“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng kita, gula pasir dsb, yang dipasok oleh Bulog Maluku Dan Maluku Utara ” terangnya.
Selain itu juga, tambah Saimima, setiap hari Kamis, TPID Maluku rutin menggelar Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau Operasi Pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.
“TPID Maluku juga menyusun Standar Operating System (SOP) pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar yang melibatkan semua TPID Provinsi dan Kota Ambon,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan, dalam upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi memperkuat dan mendorong kerjasama antara kabupaten kota, khususnya dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit.
“Bantuan yang telah kami berikan, seperti penyerahan bibit kangkung (salah satu komoditas yang menyumbang inflasi) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, ke petani di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu penyanggah Kota Ambon yang merupakan salah satu Kota IHK,” ujarnya.
TPID Maluku juga Ungkap Saimima, telah menerapkan satu data untuk harga pangan di Kota Ambon dan Kota Tual yang bersumber dari data harga pangan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sementara untuk harga pangan Kabupaten bersumber dari harga pangan yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. (*)
 Maluku mengalokasikan anggaran senilai Rp8.550.629.664,- namun yang baru terserap){kind=link}