28.4 C
Ambon City
Sabtu, 24 Februari 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemda KKT Rasionalisasi Anggaran untuk Tutup Utang

SAUMLAKI, SPEKTRUM – Utang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di masa lalu ke pihak ketiga belum terbayarkan. Akibatnya, reskio itu harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), era Bupati Petrus Fatlolon.

Untuk melunasi utang pihak ketiga notabenenya warisan atau peninggalan dari pemerintahan sebelumnya tersebut, maka Pemda KKT saat ini terpaksa harus merasionalisasikan anggaran.

“Rasionalisaisi terhadap purubahan anggaran tahun 2019 dikarenakan tidak ada perimbangan antara pedapatan dan pengeluaran kas daerah. Sehingga anggaran daerah perlu dirasionalisasikan,” kata Bupati KKT, Petrus Fatlolon, usai membacakan sambutan Gubernur Maluku, Selasa, (05/11/2019).

Fatlolon mengemukakan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2019 ini, melaksanakan pembangunan harus memulai lagi dari nol. Alasannya, karena anggaran tahun ini terpaksa sebagiannya dimanfaatkan untuk menutupi utang pihak ketiga yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alona Batkormbawa menilai, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar merasionalisasikan anggaran merupakan hal yang wajar saja. Tujuannya, agar pendapatan atau penerimaan bisa berimbang dengan pengeluaran daerah.

“Utang pihak ketiga ini warisan dari pemerintahan sebelumnya. Tentunya akan menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang. Utang tersebut akan kita bayar dengan cara mencicil sampai lunas,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alona Batkormbawa kepada wartawan Selasa (5/11/2019), di ruang kejanya.

Menurutnya, target pendapatan daerah kemarin (2018) mencapai Rp.74 miliar. Namun yang dicapai hanya Rp.24 miliar. Sehingga masih tersisa Rp.50 miliar lagi.

Persoalannya, kata dia, Pemda harus mencari dan mengejar Rp.50 miliar dalam interval waktu dua bulan terakhir, melalui pajak dan retribusi.

“Pertanyaannya, dalam kurun waktu dua bulan terakhir Rp.50 miliar itu bisa di capai lewat pajak dan retribusi? Sementara kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah,” katanya.

Untuk itu Alona berharap, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kiranya bisa sadar untuk membayar pajak dan retribusi.

“Misalnya pejak bumi dan bangunan serta retribusi lahan parkir di wilayah kabupaten bertajuk Duan Lolat ini, biar bisa mendongkrak pendapatan kita,” (MG-10)

Berita Terkait

1 KOMENTAR

  1. …“Rasionalisaisi terhadap purubahan anggaran tahun 2019 dikarenakan tidak ada perimbangan antara pedapatan dan pengeluaran kas daerah. Sehingga anggaran daerah perlu dirasionalisasikan,”… pernyataan ini cukup menggelitik saya… pasalnya, sudah hampir finish dalam kepemimpinannya, baru terpikirkan untuk rasionalisasi…bisaya dibayangkan, jika utang daerah terhitung pemerintahan sebelumnya, maka dapat dipastikan terbebani hanya dengan bunga. Sebut saja kepemimpinan 10 tahun silam, atau 15 tahun silam….kenapa baru terpikirkan? Maka perlu diklarifikasi utang kepemimpinan periode kepemimpinan siapa, apa saja jenis utangnya. Sebab jika tidak jelas maka “patut diduga” ada penyelewengan anggaran… Singkatnya, jika benar pemerintah daerah KKT sekarang mengembalikan dana dana pihak ketiga, maka perlu duduk satu meja baik pemerintah sebelumnya untuk mempertanggungjawabkan utang-utang yang sementara ini tergolong hanya menjadi limpahan pemerintah terdahulu, jika tidak maka seyogianya perlu dikarifikasi melalui prosedur hukum yang berlaku.

Komentar ditutup.

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles