AMBON, SPEKTRUM – Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Pilar Kebangsaan, Senin (11/4/2022) hingga Selasa (12/4/2022).
Para petugas partai besutan Megawati Soekarno Putri di eksekutif dan legislatif diundang.
Pada momen tersebut, akan dibahas juga program nasional, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan Ambon New Port (ANP).
Demikian diungkapkan, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Srlasa (05/04/2022).
Dikatakan, Rakor Tiga Pilar Kebangsaan membahas kepentingan masyarakat Maluku.
“Salah satunya menjawab isu terkini yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak berisi dan hanya bombastis. ANP dan LIN sebagai proyek strategis nasional harus disikapi dan kita dukung. Partai melihat ini sebuah konsekuensi dari gerakan yang dilakukan secara nasional,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Watubun, khusus untuk M-LIN, sudah dijanjikan sejak Presiden RI dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga ZJoko Widodo, telah menetapkan M-LIN sebagai program strategis nasional.
“Paling tidak kita kuatkan dan berikan dukungan penuh kepada Gubernur untuk melaksanakan amanat rakyat. Dan menopang seluruh kekuatan konsolidasi elemen masyarakat untuk menjemput seluruh perjuangan LIN ini dengan baik. Jadi selurih kekuatan masyarakat bergerak, partai juga tidak tinggal diam,” paparnya.
Untuk itu, Rakor Tiga Pilar Kebangsaan dilakukan, untuk mensolidkan konsolidasi partai, untuk terus “memompa” gerakan-gerakan elemen partai ditingkat Provinsi hingga Kabupaten dan kota.
“Jadi komponen yang diundang adalah eksekutif partai, komponen legislatif partai dan struktural partai. Yang kita undang itu Bupati wakil bupati, walikota dan Wakil Walikota. Gubernur dan wakil Gubernur kita undang semua,” terangnya.
Diakuinya, jika semua sudah ketemu maka sinergikan kekuatan agar keutuhan konsolidasi itu bermakna dan menjangkau harapan yang diinginkan oleh kader partai.
Apalagi, tambahnya, isu-isu penting di daerah ini harus dikemas dan didudukan dalam satu instruksi partai untuk dilakukan proses pengamanan.
“Isu terkini ini sering orang melihat secara parsial. Jadi tidak melihat secara utuh. Orang kemudian menyikapinya dengan sepele dan menghubungkan dengan sifatnya menjatuhkan orang. Tidak mencerminkan pola demokrasi yang baik dan sehat. Makanya kita letakan dalam prinsip-prinsip demokrasi,” paparnya. (HS-16)
