Beranda Daerah Musrembang Kecamatan, Pemda SBB Tetapkan Program Prioritas

Musrembang Kecamatan, Pemda SBB Tetapkan Program Prioritas

Oleh redaksi10 - 15 Maret 2023, 3:34 PM

PIRU, SPEKTRUM – Musrembang kecamatan yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Barat (SBB) merupakan rangkaian usulan kegiatan program kerja pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

Realisasi program pemerintah yang telah di bahas dalam musrembang kecamatan akan menjadi langkah strategis guna terwujudnya pembangunan masyarakat di SBB.

Sekertaris Daerah (Sekda) SBB, Alvin Tuasuun dalam sambutannya saat membuka Musrembang Kecamatan Seram Barat dan Huamual yang berlangsung di Desa murekao, Selasa (14/03/2023), mengatakan Musrembang tingkat kecamatan merupakan salah satu tahapan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) SBB tahun 2024. Hal ini merupakan penjabaran tahun ke dua dari Rencana Kerja Daerah (RKD) tahun 2023 – 2026.

“Namun sesuai hasil evaluasi tahun 2022 ternyata masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masing masing kecamatan khususnya Kecamatan Seram Barat dan Huamual, olehnya itu kami sangat membutuhkan partisipasi serta dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya membangun kabupaten yang kita cintai bersama,” harapnya.

Dikatakan, Pemda SBB akan berkoordinasi dengan Pemprov Maluku guna pengalihan status jalan Huamual menjadi Jalan Kabupaten agar mempermudah proses pembangunan secara bertahap.

“Pemda SBB berharap Musrembang kali ini dapat menetapkan skala prioritas serta arah kebijakan pembangunan agar daerah berjalan efektif, efisien serta sejalan dengan tema yaitu menstabilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar dan kualitas berdemokrasi,” katanya.

Disamping itu tambah Tuasuun, terkait beberapa tantangan yang masih menjadi fokus perhatian kita pemerintah Daerah salah satunya adalah pengutan ketentraman dan ketertiban guna mendukung Pemiluh, Pilkada dan Pilpres dalam agenda pesta demokrasi 2024 mendatang

Sembari menambahkan Pemda akan berkolaborasi bersama Bawaslu dan KPUD guna memfasilitasi anggaran pemilu sebagai manah telah di amanatkan undang undang. (MG-06)