AMBON, SPEKTRUM – Tak tahan selalu diintimidasi anggota TNI AU, ratusan warga Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Kota Ambon, Kamis (30/09/2021) datangi DPRD Provinsi Maluku mengadu nasib mereka.
Didepan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Sairdekut, warga mengaku diintimidasi hingga kehidupan mereka tidak tentram, lantaran lahan yang telah ditempati puluhan tahun diklaim milik TNI AU.
Untuk itu, warga meminta wakil rakyat di DPRD Maluku memanggil TNI AU dan meminta penjelasan mereka.
”Kami ada disini karena ketidak kepuasan kami atas tindakan TNI AU,” teriak Ari Latulola, koordinator demo.
Latulola menjelaskan, TNI AU lakukan intimidasi dengan mendatangi warga gunakan seragam lengkap dan memaksa warga menandatangani surat pernyataan yang dibuat TNI AU diatas materai.
“Ini kekerasan fisik yang kami terima, bahkan anak-anak kami dipaksa untuk menandatangani surat tersebut,” katanya.
Latulola menjelaskan jika TNI AU mengklaim lahan milik mereka seluas 250 hektar.
”Mereka klaim lahan seluas 250 heltar sebagai miliknya dan 250 kk yang berdiam diatas lahan tersebut terancam digusur,” tandasnya.
Bahkan dalam surat perjanjian tersebut salah satu isinya adalah mengakui jika lahan yang ditempati warga milik TNI AU. “Kami disuruh menandatangani surat pernyataan yang isinya mengakui jika lahan yang kami tempati milik TNI AU,” tegasnya.
Ulah TNI AU tambahnya telah melanggar hak azasi manusia karena saat tengah malampun anggota TNI AU berpakaian dinas lengkap mengetok pintu rumah mereka dan meminta surat pernyataan tersebut ditandatangani.
“Ini intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI AU,” katanya.
Untuk itu, dia berharap, anggota DPRD Maluku, segera memanggil pihak TNI AU agar mereka tidak lagi diintimidasi. Apalagi, ingat dia, jalan setapak yang dibangun dengan dana aspirasi anggota DPRD Maluku, justeru dilarang untuk bangun.
”Ada proyek jalan yang berasal dari aspirasi anggota DPRD Maluku tidak bisa dilanjutkan, TNI AU melarang tindaklanjut pekerjaan tersebut,” katanya.
Kepada warga, Sairdekut berjanji akan memperhatikan keluhan masyarakat Negeri Tawiri.
“Kami ada disini untik mendengar dan menyerap aspirasi bapak dan ibu. Kami ketemu bapak dan ibu karena ada agenda dewan lain,”jelasnya
Soal lahan sengketa, sebagai pimpinan sampaikan ke komisi I DPRD Maluku, apa yang menjadi keluhan dan aspirasi ditindaklanjuti. “Kami minta pegawai sekertariat minta kontak salah satu perwakilan
Kalau rapat dengan TNI AU bapak dan ibu bisa duduk masalah. Ini agar diskusi berjalan objektif baik dan lancar. Ini cara dewan selesaikan masalah,”ingatnya.
Dia apresiasi penyampaian aspirasi, dewan. Kata dia, dewan berkewajiban panggil pihak terkait. ”Apapun persoalan Kita cari solusi terbaik. Tolong koordinator kasih kontak. Setelah komisi I kembali dari kunjungan kerja, Kita panggil bapak dan ibu agar ditindaklanjuti,”pungkasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan politisi Gerindra dari dapil KKT dan MBD itu, ratusan pendemo kemudian meninggalkan gedung dewan secara tertib. ((HS-16)