AMBON, SPEKTRUM – Luas daerah Kota Ambon hingga saat ini masih memengaruhi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) karena Pemerintah Kota belum memutuskan secara jelas luasan wilayah kota Ambon sesuai Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1979 atau Permendagri nomor 59 tahun 2015, ataukah keputusan Mendagri tahun 2022.
Mengingat ketiga aturan itu menjelaskan luas wilayah kota yang berbeda dan harus ada kejelasan agar DAU Kota Ambon dari Pemerintah Pusat jelas dan transparan.
Hal ini ditegaskan, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Tito Laturiuw kepada Spektrum di Kantor DPRD Belakang Soya,Ambon, Rabu, (23/08/2023).
Tito mengaku telah berkali-kali menegaskan hal itu dalam rapat paripurnna namun sampai saat ini pemerintah kota belum menjelaskan peraturan mana yang menjadi standar luasan wilayah Kota Ambon, padahal masalah ini sangat penting, karena berkaitan dengan penerimaan DAU Pemkot.
“ Kita tahu bahwa salah satu indikator penentu DAU itu adalah luasan wilayah. Sekarang ini kita mengacu kepada peraturan yang mana. Kalau mengacu pada PP 13 tahun 1979 yang dipakai pemerintah kota Ambon sampai saat ini, luas wilayah kota Ambon itu 377 km persegi yang terdiri dari 359 point 45 itu luas wilayah darat dan laut itu 17 point 57. Tetapi ada juga Permendagri nomor 59 tahun 2015, menyampaikan hal yang berbeda yaitu luas kota Ambon 298 poin 61. Sekarang kalu dihitung matematikanya 377 km- 298 km itu ada berapa km yang hilang. Saya pernah tegaskan satu hal itu begini. Kalau luasan wilayah itu tidak ada pengaruhnya dengan DAU buat apa saya sebagai refresentasi masyarakat harus bertanya, saya tanya karena saya paham betul soal postur APBD Kota Ambon yakni ketergantungan kita pada dana DAU,” tegas Laturiuw.
Bahkan menurutnya, sekarang melalui keputusan Menteri Dalam Ngeri yang terbaru 2022, luas wilayah kota Ambon sudah berkurang lagi yaitu 236 poin 66.
“Saya perlu jelaskan Pemerintah Kota Ambon sekarang karena mengetahui luas wilayah itu merupakan salah satu indikator penentu DAU, maka pertanyaan adalah sejak tahun 2015 ketika permendagri 59 itu dikeluuarkan, kita terima DAU pusat itu dengan luas wilayah yang mana. Yang 377, 298 poin 61 atau 236 poin 66 ?” kata Laturiuw.
Dikatakan, sebelum berbicara konsep besar menata pembangunan di Kota Ambon, maka prinsip paling mendasar sekarang berapa luas wilayah Kota Ambon.
Sudah tentu kalau Peraturan Pemerintah itu lebih tinggi dari Permendagri. Tetapi buktinya dalam Permendagri 13 tidak menyentil tentang PP13 tahun 1979 yang dipakai Pemerintah Kota sampai saat ini yaitu luas wilayah kota 377 km persegi.
“Karenanya, point itu harus dijawab dulu sehingga kita tahu bahwa membangun kota Ambon ini dengan luas wilayah yang mana,” sarannya lagi.
Menurut dia, luas wilayah itu dasar utama untuk mengajukan anggaran pembangunan ke pusat. Sebab berbicara tentang konsep pembangunan kota Ambon maka harus ditetapkan kepastian luas wilayah.
“Ternyata sampai sekarang semuanya masih diam-diam saja, “ kritiknya.
Walaupun dia mengakui pejabat pemerintah Kota Ambon, Bodewin Wattimena menunjukan kerjanya sangat profesional dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil sangat baik untuk kepentingan masyarakat kota Ambon, namun ada banyak hal yang harus terus dibenahi terkait dengan pembangunan kota terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan lagi, pembangunan di Kota Ambon termasuk pembangunan kesejahteraan warga masyarakat hingga pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk pengajuan dana DAU ke pusat, hingga kini masih menjadi masalah yang tak kunjung tuntas.
Menurut dia, mau menyelesaikan sebuah persoalan di kota ini, harus paham akar masalahnya apa. Sebab, kalau bilang menyelesaikan semua orang ingin menyelesaikan.
Tujuan utama pembangunan di kota Ambon ini bukan bicara soal bangunan fisiknya tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterahkan masyarakat.
“Sekarang kalau mau dihitung berapa paket program yang tergambar di tiap dinas yang disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coba buka di Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mana program yang secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur sekarang, kita punya uang daerah ada atau tidak untuk membangun infra struktur? Tidak ada. Jadi mau bicara uang daerah itu harus tahu kapan uang daerah itu datang. Sumber keuangan kita itukan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari dua item, yakni pajak dan retribusi,” urai Laturiuw.
Dia mencontohkan Pemkot berkeinginan 100 miliar, tetapi harus diketaahui bahwau PAD itu yang bilang Rp 100 miliar itu bukan berarti Rp 100 m itu datang sekaligus. Tapi bertahap yakni Rp 100 miliar sampai, Rp 170 m itu merupakan akumulasi pertahun yaitu Januari sampai Desember.
“Sekarang mau bangun di tengah jalan bagaimana dengan uang seperti ini. itu berarti tingkat tepergantung kota Ambon untuk dana dari pusat itu sangat tinggi. Pertanyaan paling utama apakah seluruh instrumen pendukung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU ) itu sudah siap atau belum. Ternyata fakta menunjukan bahwa sampai sekarang masalah luas wilayah kota Ambon ini belum tuntas. Padahal salah satu indikator penentu DAU itu adalah luasan wilayah juga,” kata Laturiuw lagi.
Menurut Tito pernah disarankan kepada pemerintah kota lewat sekot untuk sampaikan dalam bentuk dua tabel saja.
“Satu tabel dgn luasan 377 km, dan satu tabel lagi dengan 298 poin 61. Supaya dilihat apakah angka DAU kita berbeda atau tidak. Jadi sebenarnya buat apa kita mau menekankan terus soal ini, kan ini administrasi doang. Tapi karena ini sangat berkaitan dengan DAU kota Ambon maka perlu dituntaskan,” Laturiuw menjelaskan.
Bahkan kata Laturiuw kalau tidak salah Pemerintah Kota Ambon sekarang ini menerima DAU sekitar Rp.600 miliyar. Apakah jumlah itu yang diusulkan Rp 600 m ? khan minimal harus ada ukuran2 variiabelnya,” katanya. (*)
 karena Pemerintah Kota belum memutuskan secara){kind=link}