23.8 C
Ambon City
Senin, 9 September 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Komisi VII DPR-RI Gelar Rakor Bersama Pemkab Aru

Barendz : Masyarakat Harus Nikmati Listrik

DOBO, SPEKTRUM – Masalah kelistrikan di Provinsi Maluku belum tuntas 100 persen. Masyarakat masih menanti penuntasannya. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Aru, belum semua masyarakat menikmatinya. Terkait hal dimaksud, anggota Komisi VII DPR-RI, Mercy Barendz, ST menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kelistrikan bersama Pemda Kabupaten Kepulauan Aru.

Rakor dilaksanakan Rabu, (02/11/2022), bertempat di lantai II, Kantor BPKAD, dan diikuti seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk membangun daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang ada di Kepulauan Aru ini.

Kesempatan itu, Bupati Kepulauan Aru, dr. Jogan Gonga menyambut baik dan berterima kasih atas digelarnya Rakor yang dilaksanakan Komisi VII DPR-RI oleh Mercy Barendz. Pasalnya, Kepulauan Aru menjadi pusat peluncuran Program Bantuan Pasangan Baru Listrik (BPBL) secara gratis untuk Provinsi Maluku.

“Pemkab Kepulauan Aru berterima kasih dan menyambut baik kehadiran anggota DPR-RI, Mercy Barendz menggelar Rakor penuntasan masalah kelistrikan di Kepulauan Aru ini. Memang harus diakui, Kabupaten Aru terdiri dari pulau-pulau ini, listrik masih menjadi masalah yang dialami masyarakat kami. Kami sangat berharap, melalui Komisi VII DPR-RI ini, secara perlahan listrik bisa dinikmati masyarakat Aru ke depannya,” kata Bupati Gonga dalam arahannya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR-RI, Mercy Barendz menyampaikan, banyak tantangan dan kendala harus dilewati, serta butuh perjuangan bersama semua pihak. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para tokoh Agama, tokoh Adat maupun masyarakat harus satu hati untuk menyelesaikan akar masalahnya.

“Saya menaruh harapan besar untuk masyarakat di Kabupaten Aru bisa teraliri listrik. Di Komisi VII DPR-RI kami berjuang menyuarakannya dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Nah, tinggal tugas Pemda Aru bersama pihak PT.PLN (Persero) menyosialisasikan kepada masyarakat, untuk menyelesaikan secara baik-baik. Karena hak ulayat masyarakat Adat harus juga diperhatikan,” tandas Mercy Barendz.

Untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) ini, masyarakat Kabupaten Aru di Kecamatan Aru Selatan mendapat 201 pelanggan dan di Kecamatan Pp-Aru sebanyak 337 pelanggan. Jadi, jatah untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 538 pelanggan di tahun 2022 ini.

“Saya berharap, PLTD yang harus dituntaskan tahun 2022 ini yaitu di Desa Benjina, Desa Marlasi dan Desa Tabarfane bisa terselesaikan dan listrik dapat menyala di bulan Desember 2022 ini. Masyarakat dengan sukacita bisa merasakannya,” imbuh Barendz seraya mengakui, sedikitnya ada 9 desa lagi akan dilakukan perencanaan PLTD baru.

Sedangkan EVP Operasional Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, PT.PLN (Persero), Indardi Setiawan kepada wartawan di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya mendukung upaya untuk jaringan dan pembangunan kelistrikan dapat dinikmati masyarakat, khususnya di Kabupaten Aru ini.

“Kami sering mengalami kendala di lapangan yaitu pembebasan lahan dan jaringan listrik saat melewati lahan milik warga. Mudah-mudahan koordinasi yang baik dilakukan, dan kerjasama antar Pemda Aru dengan PT.PLN bisa memberi pemahaman serta sosialisasi ke masyarakat, ke depan masalah listrik di Aru ini segera teratasi. Apalagi daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) menjadi program pembangunan pemerintah, akan kami mendukungnya,” akui Indardi.

Bersamaan dengan itu, dari Kementerian ESDM, Direktur Program Pembinaan Ketenagalistrikan, Wanhar tidak menampik, kalau pasokan energi listrik untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat diperlukan.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat pelayanan soal listrik. Begitu juga masyarakat di Kepulauan Aru ini. Salah satu faktor untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah listrik. Dari data yang Kementerian ESDM miliki, kurang lebih 90an persen masyarakat Maluku sudah teraliri listrik, sedangkan Kabupaten Aru masih jauh dari harapan, kurang lebih 60an persen,” tukas Wanhar.

Rakor digelar Komisi VII DPR-RI ini, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dengan menghadirkan narasumber, Mercy Barendz, Bupati Aru, Johan Gonga, Kementerian ESDM, Warhan dan EVP Operasional Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT.PLN (Persero), Indari serta Direktur PT.PLN.Maluku-Maluku Utara, Awat.
Selain Bupati Aru, kegiatan tersebut juga dihadiri, Wakil Bupati Aru, Muin Solgarey, SE, para Pimpinan OPD lingkup Pemkab Kepulauan Aru.(HS-05)

Berita Terkait

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles