AMBON, SPEKTRUM – Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang tidak hati-hati akan berdampak pada kian membengkaknya defisit. Sejumlah program terpaksa dikorbankan untuk menghindari penumpukan hutang.
“Saya menilai hingga akhir 2019, diprediksikan keuangan Pemkot Ambon akan goyang dan tidak di bawah nilai minimum. Jika tidak dikelolah dengan cermat, maka jangan harap keuangan akan membaik. Apalagi Desember 2019 itu dari informasi akan ada kunjungan ke luar negeri yang diikuti cukup banyak orang. Itu biaya tidak sedikit loh,” tutur Rusly Kosso Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Maluku kepada wartawan di Ambon, kemarin.
Rusly menjelaskan, dari informasi yang disajikan berbagai media di Kota Ambon, akan ada pengajuan permintaan pinjaman ke Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Pihak bank belum meresponnya.
“Setahu saya, Walikota Ambon adalah salah satu pemegang saham pengendali di bank tersebut (Bank Maluku-Malut-red). Tetapi dalam jabatan lain, Walikota mempunyai masa jabatan tidak panjang. Saya menduga, masa jabatan itulah menjadi pertimbangan pihak bank,” terangnya.
Pemkot Ambon saat ini mengalami defisit, tetapi ada beberapa SKPD tetap dipertahankan atau diprioritaskan pembayaran semua kegiatannya. Tapi, ada SKPD lainnya justeru dipangkas anggarannya.
“Ini yang tidak baik dilakukan. SKPD yang menjadi anak emas seperti, Badan Pengelola Keuangan, Dinas Penuda dan Olah Raga, Bappeda Kota, Sekretariat DPRD kota dan Sekretariat Kota Ambon. ini yang taka pernah surut perhatiannya,” tandasnya.
Diketahui APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun. Dalam realisasinya, justru Pemkot mengalami defisit berkisar di angka puluhan bahkan mencapai ratusan miliar.
Hingga berita ini diwartakan, belum ada pihak terkait di mengaku bertanggungjawab dengan problem defisit yang tengah melilit Pemkot Ambon. (TIM)
