AMBON, SPEKTRUM – Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, meminta Kapolda Maluki, Irjen Pol Refdi Andri untuk menambah personil kepolisian di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) khususnya di Pulau Goromo, sebab semakin tinggi peluang chaos di daerah itu.
Penambahan pasukan ini diperlukan sebab, saat ini sudah ada upaya-upaya pemasungan hak masyarakat untuk mengikuti pesta demorasi Pemilukad Bupati SBT 9 Desember 2020 esok hari.
“Kami sangat mengharapkan pak Kapolda agar dapat menambah jumlah personil ke Desa Kataloka dan Desa Amarsekaru di Pulau Gorom. Sebab potensi chaos di wilayah tersebut sangat tinggi,” kata Lucky Wattimury kepada Spektrum di Bula, hari ini.
Menurutnya, sesuai laporan yang diterima dari masyarakat, Desa Amarsekaru yang merupakan desa asal calon Bupati SBT Petahana Mukti Keliobas (MK) melakukan pelarangan masuk bagi saksi-saksi dari kandidat yang lain.
“Potensi chaos di Amarsekaru ini sangat tinggi, dari pilkada ke Pilkada jika pa Mukti mencalonkan diri selalu masyarakat ditekan untuk kepentingan MK. Saat ini di Amarsekaru, saksi dari dua kandidat yang lain dilarang masuk, ini mencederai demokrasi,” tegasnya.
Apalagi saat ini kata Lucky, di desa Amarsekaru dan dusun-dusunya Mukti Keliobas memaksakan untuk dilakukan pemilihan secara Noken.
“Noken itu tidak ada di Maluku, hanya ada di Papua, ini merusak demokrasi, bawaslu dan pihak kepolisiab harus tegas menghadapi situasi ini. Tidak ada pilihan lain selain pa Kapolda menambah jumlah personil di wilayah tersebut,” pinta dia.
Selain Amarsekaru, kata Lucky, Desa Kataloka dan dusun-dusun petuanannya harus ditambah personil Kepolisian, sebab potensi ancaman bagi penyelenggara Pemilukada, termasuk saksi-saksi dari kandidat lain cukup tinggi.
Menurutnya, di Kataloka, ada fakta hari Jumat 4 Desember 2020 itu, ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Gorom, Gugat Kelilauw dan 2 anggotanya serta satu KPPS disekap oleh masa pendukung Mukti Keliobas dibawah pimpinan Raja Kataloka, Dulah Watimena, yang merupakan ipar dari bakal calon bupati Mukti Keliobas.
“Mereka diancam akan dibunuh, ini sangat-sangat merusak citra pikada yang bersih, jujur dan adil. Sehingga tidak ada alasan pak Kapolda kami mohon agar dapat menambah personil Polisi di Pulau Gorom, khususnya dua Desa tersebut dan dusun-dusun petuanannya,” ujar Lucky.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky juga menyesalkan sikap Calon Bupati Incumbent Mukti Keliobas yang memaksakan dilakukan pemilihan secara Noken di wilayahnya.
“Kalah menang dalam proses demokrasi itu biasa, tetap jika menggunakan cara-cara kotor akan menjadi dampak buruk bagi demokrasi di Maluku khususnya SBT,” tukasnya.
Lucky secara tegas meminta Kapolda Maluku, agar sesegara mungkin menambah personil Polri di Pulau Gorom, untuk meminimalisir potensi chaos di sana.
“Sebab dalam masa-masa kampanye sudah beredar rekaman suara yang diduga suara pak Bupati Incumbet, yang mengancam akan melakukan kekerasan di Pulau Gorom saat pelaksanaan pencoblosan nanti,” tukasnya.
Informasi terakhir yang diperoleh Spektrum, untuk memperkuat upaya Noken di Pulah Gorom, saat ini tim pemenangan Mukti Keliobas dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ramli Umasugi, Anggota DPR-RI dari Partai Nasdem Abdulah Tuasikal, Anggota DPRD Maluku Tengah Rudy Lailossa sudah mengendap di Pulau Gorom.(TIM)
