Albana : Kepentingan Kelompok, Jangan Libatkan Umat
PIRU, SPEKTRUM – Isu intoleran yang saat ini gencar berhembus terkesan sangat memojokan Pj. Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Brigjen. Andi Chandra As’Aduddin, apalagi isu ini berawal dari curhatan tokoh agama.
Menyikapi hal tersebut, Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII ) minta politisi dan masyarakat bijak menyikapi permasalahan tersebut dan tidak terhanyut dalam berita yang bisa berdampak negatif terhadap pembangunan di SBB.
GPII menilai, isu yang dihembuskan itu bermuatan kepentingan kelompok sehingga jangan melibatkan umat atau masyarakat.
Hal ini disampaikan Darto Albana Ketua GPII SBB kepada Spektrum di Piru, Minggu (23/09/2022).
Albana menyayangkan langkah oknum-oknum tokoh agama yang melaporkan hal ini ke DPRD Maluku.
“Oknum oknum yang melaporkan Pj. Bupati SBB ke DPRD Provinsi dengan mengatasnamakan diri mereka tokoh agama serta mewakili masyarakat SBB sesungguhnya tidak benar, karena tidak ada dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan Pj. Bupati SBB. Kami bahkan mendukung setiap kebijakan Bupati SBB ini,” tegasnya.
Albanah menegaskan, penarikan aset yang dipakai tokoh agama merupakan langkah tepat karena salah satu penyebab SBB menerima opini Disclamer adalah pencatstan aset daerah.
“Wajar kalau aset Pemda ditarik, ini kan cuman salah paham saja sebenarnya, penarikan itu dilakukan untuk pendataan setelah itu, jika mau digunakan lagi, silahkan perbaiki administrasi, dan masalah selesai,” kata Albanah.
Dirinya meminta politisi dan para tokoh agama agar jangan memprovokasi masyarakat dengan tindakan salah sehingga menciderai kehidupan beragama di SBB.
Ditegaskan, Pj. Bupati SBB Andi Chandra As’sadudin ditugaskan guna membenahi SBB, bukan hadir untuk pencitraan.
Disamping itu dirinya meminta kepada tokoh – tokoh agama di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa lebih arif menyikapi berbagai kebijakan Pj. Bupati SBB.
“Penjabat Bupati bukan politisi, jadi beliau tidak butuh pencitraan,” tegasnya. (MG-10)
, Brigjen. Andi Chandra){kind=link}