Selain itu, terkait realisasi program kegiatan yang tidak maksimal. Ironisnya, itu terjadi hampir di semua OPD. Diantaranya, Inspektorat, yang mana realisasi program hanya mencapai 97 persen. Demikian pula Dinas Pendidikan, dengan realisasi program hanya mencapai 93 persen, dan 7 persen tidak terealisasi dikarenakan alasan kendala teknis.
“Soal kendala teknis bisa dimaklumi, mengingat sepanjang 2020 kemarin, proses belajar mengajar menggunakan sistem daring atau online, sehingga ada anggaran yang tidak bisa terserap,” ungkapnya.
Dia mengakui, bahwa pihaknya maraton untuk menyelesaikan pembahasan isi LKPJ yang diawali dengan empat OPD tersebut. Namun untuk pendalaman, mengalami penundaan lantaran tidak semua dokumen disiapkan oleh OPD.
“ Bagaimana kita mau kroscek kalau data dinas tidak lengkap. Apalagi pajak dan retribusi, soal pendapatan yang ternyata ada selisih angkah yang tidak rasional,” tandasnya. (HS-19)
