AMBON, SPEKTRUM – Untuk kedua kalinya Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN) bersama Kementerian Kominfo RI menggelar webinar bersama Pemerintah Provinsi Maluku.
Webinar kali ini membahas ‘Manfaat BSU ( Bantuan Subsidi Upah) bagi pekerja di masa pandemi’.
Webinar yang dilaksanakan pada Senin (23/11/2020) merupakan webinar kedua dengan narasumber Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Semmy Huwae dan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Ir. Sintje Tahamata dengan moderator Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Ir. Erny Sopalauw.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs Samuel Huwae, MH dalam pemaparan meteri terkait “Peranan Diskominfo Dalam Membangun Satu Data Terintergrasi di Bidang Ketenagakerjaan’, mengatakan Kominfo mendukung integrasi dan interoperabilitas satu data ketenagakerjaan.
“Terkait satu data, Kominfo punya peran untuk melakukan integrasi dan Interoperabilitas, jadi program satu data Indonesia ketenagarkerjaan itu lintas kementerian,” ujarnya dalam webinar tersebut.
Masih kata Huwae, peran Kominfo adalah menyiapkan data-data agar terintegrasi dan menyiapkan tempat untuk melakukan penyimpanan.
Kebutuhan data yang andal tambahbya berkaitan dengan supply dan demand pasar kerja.
“Sebab, data yang dimiliki belum sempurna sehingga mengakibatkan permasalahan seperti pengangguran dan mismatch antara kompetensi pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja menjadi sulit diatasi,” katanya.
Huwae mengaku, hingga saat ini Maluku belum memiliki produsen data yang bisa dibanggakan karena belum dibangun sistem mix kerja yang baik.
“Saat ini Diskominfo Maluku dalam kapasitas sebagai wali data masih kekurangan data yang diperoleh dari OPD di Maluku,” katanya.
Untuk itu kata Huwae, pembangunan ke depan mungkin saja berbias karena pihaknya harus berpedoman, menyusun program dan rencana strategis mesti mengandalkan data yang akurat.
Untuk pemulihan ekonomi betbasis digital, tidak berdiri sendiri tapi harus lintas sektoral.
“Semua kekuatan harus dihimpun dan integrasikan berbasis data dalam rangka mencari solusi atau alternatif lain atas persoalan yang terjadi di masa pandemi covid-19 Ini,” katanya.
Huwae menegaskan, berdasarkan data Disnaker Trans Maluku, ada beberapa persen orang yang berada di rumah dan mungkin mereka menjadi orang yang malang.
“Tapi ketika ditawarkan alternatif dan solusi lain atau pemerintah hadir dan memberikan kontribusi pikiran yang menyejukkan maka kekuatiran masyarakat akan berubah dan berganti pengharapan akan hari esok,” katanya.
Untuk itu, peran data dan informasi ketenagakerjaan harus menjadi sarana membantu masyarakat memberi pencerahan agar hal-hal mengenai kekuatiran, kegelisahan dan ketakutan serta kepanikan menjadi solusi bersama.
Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Ir. Sientje Tahamata, dalam materinya menjelaskan, survei yang dilakukan untuk Maluku, data perusahaan dan tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19 antara lain perusahaan yang mem-PHK karyawan sebanyak 25 perusahaan, untuk perusahaan yang merumahkan karyawan sebanyak 106 perusahaan, sedangkan tenaga kerja yang dirumahkan pada lima (5) kabupaten/kota antara lain berjumlah 1.793 orang.
Untuk Kota Ambon 1.383 orang, Maluku Tengah 293 orang, Buru sebanyak 19 orang, Maluku Tenggara 10 orang, dan Kepulauan Tanimbar 88 orang.
“Sementara untuk tenaga kerja yang di PHK, Kota Ambon sebanyak 204 orang dan Maluku Tengah 1 orang. Sehingga PHK di Maluku hanya terdapat di 2 kabupaten,” jelasnya. (S-16)
Diskominfo Maluku Dukung Integrasi dan Interoperabilitas Satu Data Ketenagakerjaan
