SPEKTRUMONLUNE.COM, AMBON – Diduga pasangan suami isteri SK dan RP yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh di Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kantor Kecamatan Seram Barat di Piru bukan pegawai honor instansi dimaksud.

Sebab, keduanya tidak pernah berkantor sebagai pegawai honor.

Informadi yang berhasil dihimpun dari Dinas PUPR SBB dan Kantor Kecamatan Seram Barat, baik SK maupun RP tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai pegawai honor namun tiba-tiba mengurus pemberkasan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

“Kami tidak pernah lihat mereka masuk kantor, tapi tiba-tiba datang urus berkas pengangkatan PPPK. Ini jelas tidak adil,” kata sumber kepada wartawan, Jumat (26/09/2025)

Ditambahkan, meski tidak aktif bekerja, gaji honor tetap dibayarkan setiap bulan.

Dijelaskan, jika lokasi berdirinya Dinas PUPR merupakan milik keluarga Persouw yang sering disegel ketika ada konflik.

“Kami sebenarnya mau lapor, tapi takut diintimidasi. Kantor ini katanya berdiri di tanah keluarga mereka, dan Pemda SBB belum menyelesaikan pembayarannya,” tutur sumber lain dari kantor kecamatan.

RP, yang bekerja di kantor camat, juga diketahui turut mengurus berkas PPPK paruh waktu. Hal ini menambah keresahan pegawai lain yang merasa upaya dan kerja keras mereka tidak dihargai.

“Kami minta Sekda SBB bertindak adil. Banyak orang bekerja siang malam tanpa pamrih, sementara yang tidak kerja justru diusulkan jadi PPPK. Ini sangat menyakitkan bagi kami,” kata seorang pegawai yang mewakili rekan-rekannya.

Pegawai di dua instansi tersebut juga meminta agar Kepala Dinas PUPR SBB dan Camat Seram Barat tidak semena-mena menggunakan jabatan untuk mendukung atau melegalkan praktik yang dianggap menyimpang.

Desakan Audit Menyeluruh
Selain itu, para pegawai mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) SBB agar tidak hanya melakukan audit di wilayah Kairatu, tetapi juga menyasar Dinas PUPR dan Kantor Kecamatan Seram Barat, bahkan kemungkinan adanya praktik serupa di dinas atau badan lain di lingkungan Pemda SBB.

“Kami berharap ada audit menyeluruh. Jangan sampai sistem PPPK ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya mau enaknya saja,” jelas sumber ini. (TIM)

red spktrm
Penulis