AMBON, SPEKTRUM – Arogansi Hadi Basalamah dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) mulai dikeluhkan sejumlah pihak. Kali ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengadukan Basalamah ke DPRD Maluku lantaran kebijakan otoriter yang menyusahkan pengusaha di Kota Ambon.
Saat mendatangi DPRD Maluku, APINDO Kota Ambon didampingi anggota DPRD Kota Ambon menjelaskan jika Basalamah secara sepihak menetapkan harga barang sebanyak 17 persen hingga 18 persen di Pasar Murah menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, tanpa koordinasi dengan APINDO.
Menyikapi keluhan APINDO, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menyebut Ketua TGPP, Hadi Basalamah, sangat arogan dalam mengambil kebijakan.
“Sebenarnya keputusan yang dilakukan Ketua TGPP, Hadi Basalamah menunjukan arogansi, seperti yang disampaikan APINDO. Memang masalah ini sudah selesai, tapi kami hanya melalukan evaluasi saja,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw usai memimpin rapat koordinasi dengan Sekda Maluku, OPD terkait, Komisi II,III DPRD Kota Ambon dan APINDO Kota Ambon di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (4/9/2023).
Apalagi, Ketua TGPP tegas Rahakbauw memberikan diskon yang menurut APINDO terlalu tinggi, berbeda dengan retail Alfamidi dan Indomaret yang mampu memberikan, lantaran kontribusi dan laporannya ke Jakarta.
“Khusus untuk para pengusaha di Ambon yang berusaha di Kota Ambon tidak bisa menyanggupi diskon yang ditetapkan TGPP, sehingga APINDO merasa keberatan dengan sikap yang diambil, Basalamah,” jelasnya.
Sebagai Ketua TGPP, Basalamah, lanjut Rahakbauw mestinya berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum menetapkan harga jual yang mesti dilakukan para pengusaha.
“Jangan karena memiliki kedekatan dengan gubernur, lalu semena-mena mengeluarkan kebijakan sepihak. Kalau tidak ada koordinasi tentu tidak dapat titik temu, tapi secara arogansi disampaikan tanpa mau tahu, TGPP mengambil langkah sepihak, sehingga Apindo menyampaikan ke kami sejak tanggal 11 Agustus 2023 kemarin,” kata Rahakbauw.
Arogansi Ketua TGPP juga disampaikan, anggota Komisi III DPRD Maluku, Hata Hehanussa.
Dia menyebut, langkah yang diambil Ketua TGPP merupakan langkah yang mempertontokan arogansi orang-orang dekat penguasa di Provinsi Maluku.
“Sebagai Ketua TGGP bentukan,Gubernur harusnya bisa bijak dan mempertimbangkan kebijakan yang diambil dalam memutuskan sesuatu. Apalagi dalam kebijakan yang diambil tanpa melaui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Olehnya sebagai DPRD, berharap agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini,” tegas Hehanussa. (HS-16)
 mulai dikeluhkan sejumlah pihak. Kali){kind=link}