AMBON, SPEKTRUM – Dua kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun pola penangananya berbeda. Kasus jalan Wokam lebih awal ditangani, tapi prosesnya lambat. Sedangkan kasus proyek pengadaan mobil pemadam kebakaraan (Damkar) tipe 4 khusus untuk Bandara Tiakur, kabupaten MBD baru ditangani, jaksa nampak begitu agresif mengusutnya.
Meski baru ditangani proses penyelidkan berjalan, mantan Kadis Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD, Desianus orno alias Odie Orno, telah dperiksa atau diminai keterangan.
Sementara kasus jalan Wokam, meski berbagai data dan bahan keterangan diperoleh, tetapi kasus yang melibatkan kontraktor Thimotius Kaidel itu, prosesnya terlihat terkatung katung.
Pihak Kejati Maluku hanya mengaku sudah pernah memintai keterangan kontraktor Thimotius Kaidel, tetapi tidak menjelaskan lebih detail perkembangan kasus ini.
“Kalau untuk kasus jalan Wokam, masih dalam proses penyelidikan dan rekanan sudah pernah dimintai keterangan. Sedangkan kasus mobil Damkar Bandara Tiakur MBD, yang bersangkutan (Odie Orno), juga sudah dimintai keterangan pada 29 Januari 2020,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku Sammy Sapulette, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (03/02/2020).
Sammy tidak menjelaskan agenda pemanggilan pihak terkait lainnya di kasus mobil Damkar Bandara Tiakur MBD. Begitu juga agenda pemanggilan pihak terkait lain di kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar Pulau Wokam Kabupaten Aru.
Sammy juga tidak menjelaskan apa kendala yang dihadapi kejaksaan dalam menangani kasus dugaan korupsi jalan Wokam. dia hanya mengemukakan alasan, sesuai prosedur dan tahapan pengusutan sebuah perkara mesti mengikuti aturan.
Untuk kasus jalan Wokam Aru, kata dia, penyelidik masih mempelajari dan menganalisa kasusnya. Namun, hasil analisa sampai saat ini belum di buka. Pihak Kejati hanya mengatakan Penyelidik masih mengumpulkan berbagai data dan bukti-bukti tambahan seputar kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar pulau Wokam.
Bukan dua kasus ini saja yang dibidik kejaksaan! Ada pula kasus lahan parkir DPRD KKT, kasus Pol PP Maluku, pembangunan Kantor Jemaat Waai, kasus PLTMG Namlea, dan kasus dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan masyarakat maupun LSM. Sejumlah kasus itu sampai saat sekarang belum diproses hingga tuntas. (S-05)
