AMBON, SPEKTRUM – Kinerja Direktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon, dr. Nasarudin gagal komandoi rumah sakit milik Pemerintah Daereh Maluku itu.
Pasalnya sejak masa kepemimpinannya tidak muncul ide baru yang digagas untuk kemajuan rumah sakti, malah menimbulkan masalah baru salah satunya menunda pembayaran insiatif tenaga kesehatan khusus Covid- 19 serta memotong hak tenaga kesehatan.
Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifuddin kepada wartawan di Ambon Kamis,(27/04/2023).
Afifudin menegaskan, pihaknya menilai kinerja pimpinan rumah sakit itu tidak relevan, pasalnya, usulan akreditasi saja tidak diupayakan.
“Urusan akreditasi saja tak dilakukan, mengingat upaya akreditasi berdasarkan pantauan dinas terkait sudah harus ada,” katanya.
Afifuddin, menjelaskan untuk proses akreditasi pada rumah sakti tertentu sudah harus menjamin bahwa mutuh pelayanan rumah sakti tesebut memenuhi standar pelayanan yang baik atau tidak, bisa dilakukan proses akreditasi.
“Ini Direktur RSUD malah acu tak acuh,” kesalnya.
Soal pembayaran tenaga kesehatan dan anggaran lainnya kata Afifuddin salah satu bentuk penilaian untuk proses akreditasi dilakukan bedasarkan kinerja oleh menejemem rumah sakit.
“Bukan malah dibebani nakes. Saya rasa tidak manusiawi atas kebijakan dan kinerja Direktur RSUD Haulussy Ambon. Ini problematika, harus diubah manset pikir agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, Komisi lV DPRD Provinsi Maluku menilai, kinerja Direktur RSUD Haulussy Ambon sudah tidak layak dipertahankan dan segera diganti,” tegasnya.
Menurut Afifudin, saat Komisi IV lakukan on the spot di lapangan telah ditemukan alat kesehatan rumah sakit yang tidak difungsikan padahal semuanya lengkap dan siap digunakan.
“Secara perfesional Direktur RSUD Haulussy Ambon sudah harus diganti dengan pejabat yang bisa melihat dan merubah struktur menejemen,” jelasnya.
Afifuddin menegaskan, sudah waktunya Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Maluku mengevaluasi kinerja Direktur RSUD. (MG-15)
