AMBON, SPEKTRUM – Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Kota Ambon, menolak wacana terkait karateker Wali kota Ambon yang akan diisi oleh seorang Perwira TNI aktif.
Organisasi Kepemudaan HMI, PMKRI, GMNI dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Kota Ambon berpendapat, bahwa jabatan Walikota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula. Dan untuk TNI dan Polri, sebaiknya fokus pada tugas utama mereka.
“Jabatan sipil yang diisi oleh Perwira TNI dan Polri aktif, ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru. Dengan itu, kami tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri. Kami juga berharap jabatan
Penjabat Walikota Ambon juga harus diisi oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah Maluku, melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku,”tandas Ketum HMI Ambon, Afrizal Mukadar.
Sementara itu, Ketua IMM Kota Ambon juga menuturkan, bahwa wacana Penjabat Walikota Ambon yang akan diisi oleh TNI, sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang, atau disebut sebagai perang bintang. Hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang Jenderal TNI aktif yang siap maju pada Pilgub 2024 mendatang.
“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik. Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri, kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada Tahun 98. Tugas kita mengawal agenda reformasi ini” jelas Hamja Loilatu, Ketum IMM Kota Ambon.
Hal serupa juga disampaikan Christian A D Rettob selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon. Bahwa dalam kondisi ini, rakyat seakan digembleng oleh Negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim Orde Baru.
“Kita tahu bersama, bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia. Jangan lagi kita berada pada situasi-situasi kelam yang nantinya mencederai kedaulatan rakyat,”cetusnya.
Lebih lanjut Rettob menyampaikan, bahwa jangan sampai rakyat ini dibingkai oleh rezim Orde Baru yang secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan orogansi kepemimpinan di Maluku terlebih ksusus Kota Ambon.
“Jika benar Panjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri, sekalipun itu adalah keputusan Mendagri, kami akan tetap menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama kepemimpinannya,”tegas Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S Tebwaiyanan. (*)
