26.1 C
Ambon City
Rabu, 21 Februari 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Rajinnya Walikota ke LN

Pejabat Pemkot Ambon rajin pelesiran atau jalan jalan ke luar negeri. Kedoknya studi banding. Tapi sampai kemarin hasilnya tak pernah ada. Publik ramai perbincangkan. Apalagi di akhir tahun ini, mereka akan kembali ke luar negeri.

AMBON, SPEKTRUM – APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp1,2 triliun, ternyata dalam realisasinya menghasilkan defisit bagi Kota Ambon puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Timbul pro dan kontra terkait hal ini.  

Kelompok pro menganggap agenda jalan jalan keluar negeri  (LN), oleh Walikota Richard Louhenapessy dan pejabat lingkup Pemkot, serta anggota DPRD Kota Ambon, bila mendatangkan manfaat, tidak akan masalah. Karena itu dinilai wajar.  

Sebaliknya mereka (warga) yang kontra justru tegas menolak agenda pelesiran pejabat Pemkot dan DPRD Ambon ke LN. Mereka menilai perjalanan dinas ke luar negeri atau luar daerah, bukan tugas prioritas serta urgen bagi Walikota dan jajarannya, dan anggota DPRD Kota Ambon.  Banyak masalah sosial sampai sekarang belum bisa dibenahi oleh Pemkot Ambon.

Zaidun Attamimi, warga kota Ambon menolak agenda pelesiran Walikota Ambon dan pejabat teras Pemkot serta anggota DPRD Kota Ambon 2019-2024, yang ingin berkunjung ke luar negeri. 

“Setiap anggaran yang dibelanjakan oleh penanggungjawab anggaran, harus efektif dan efisien. Anggaran yang keluar, harus berdampak pada rakyat. Karena sebagian besar anggaran itu, bersumber dari rakyat berupa pajak,” tandas Zaidun Attamimi, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum di Ambon, Rabu, (27/11/2019). 

Menurutnya, agenda pelesiran atau jalan-jalan pejabat eksekutif maupun legislatif sekalipun dikemas rapi dengan sebutan studi banding, kunjungan kerja atau apapun namanya, jika tidak berimplikasi atau berefek nyata kepada warga kota Ambon secara kolektif, maka jelas merugikan rakyat.

“Sebab agenda perjalanan dinas pejabat atau kepala daerah, selama ini kesannya hanya menghambur-hamburkan anggaran,” tegasnya.

Untuk itu Zaidun menyarankan, Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota, Sekot Ambon, serta anggota DPRD Kota Ambon, mengurungkan niat untuk bepergian ke luar negeri.  

Sementara soal kondisi kota Ambon yang mengalami defisit keuangan tahun 2019, Zaidun menganjurkan, agar BPK sebagai auditor negara  untuk kembali melakuan audit tentang penggunaan APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun.

Dia pun curiga, ada ketidakberesan penggunaan APBD Rp.1,2 Triliun tahun 2019.  “Kiranya perlu diadakan audit menyeluruh terhadap setiap kunjungan kerja, studi banding yang telah dilakukan pejabat daerah khususnya Kota Ambon,” harapnya.  

Dari pada rajin ke luar negeri, Pemkot Ambon dan jajarannya, disarankan mengalokasikan anggaran untuk  program pemberdayaan. 

“Warga masih butuh sentuhan pembangunan demi memperbaiki nasib mereka. APBD dan yang dialokasikan per tahun, sepatutnya dicanangkan untuk membangun warga kota Ambon, sehingga bisa keluar dari keterpurukan. Kalau APBD dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, tentu mubazir. Efeknya tidak dirasakan oleh seluruh warga kota Ambon,” pungkasnya. (TIM) 

Berita Terkait

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles