AMBON, SPEKTRUM – Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua diminta segera menuntaskan konflik Negeri Kariu-Pelauw di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah yang hingga saat ini belum juga diselesaikan sampai tuntas.
Permintaan ini disampaikan Pemerintah Pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, saat pertemuan di Kantor Kepresidenan, Kamis (16/06/2022).
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (17/06/2022)
Kepala Staf Kepresidenan meminta, Tuasikal sebagai Bupati Malteng, menempuh langkah-langkah penanganan konflik Kariu-Pelauw. Sama halnya juga dengan Pemerintah Provinsi, Polda Maluku dan Kodam XVI/Pattimura, sebagai perkembangan terakhir dari persoalan tersebut.
“Kamis kemarin kami diundang untuk menghadiri pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan dan pertemuannya dipimpin Kepala staf Presidenan pak, Moeldoko serta dihadiri beberapa staf Kementerian, baik Kemendagri, Kemensos, BPBN dan BPN serta perwakilan Direktur PLN, pertemuan untuk membahas persoalan Negeri Kariu-Pelauw,” jelas Wattimury.
Sebagai Ketua DPRD kata Wattimury, pihaknya telah melakukan langkah-langkah sebagai lembaga legislativ, sudah melakukan rapat internal, baik rapat bersama Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku dan Pemprov Maluku termasuk pertemuan langsung dengan Pemerintah Negeri Kariu-Pelauw.
“Jadi pertemuan kemarin itu , kita bicarakan dan laporkan semua persoalan yang terjadi dari masing-masing pihak, kita lanjutkan dengan diskusi bersama pak Moeldoko, ” ujar Wattimury.
Dikatakan, pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, kembali meminta Bupati Malteng untuk segera menuntaskan rencana penanganan konflik Kariu-Pelauw secara serius.
Permintaan dimaksud agar ada langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah setempat, tidak ada lagi rapat-rapat tapi harus dilakukan secara kongkrit.
“Kepada Pemprov Maluku diminta bisa mengorganisir penanganan konflik yang terjadi di Malteng, khususnya di Kariu-Pelauw, kepada Pemkab Malteng agar selalu mengikuti dan melaporkan segala perkembangan yang terjadi. Sebab berdasarkan pengalaman kita, kalau ini terlambat juga bisa berdampak pada daerah lain, ” jelasnya.
Pempus melalui kementerian terkait lanjut Wattimury, juga siap membantu secara teknis dalam penanganan konflik Kariu-Pelauw, baik bantuan perumahan, pendidikan dan kebutuhan lainnya termsuk kebutuhan selama pengungsi berada dilokasi pengungsian.
“Kemarin sudah dibicarakan semuanya dan mendapat respon yang baik dari
Kepala Staf Kepresidenan, untuk segera dibantu Pempus,” terangnyq.
Menindaklanjuti hal tersebut, alam waktu dekat tim dari Kementerian terkait akan turun ke lokasi, bersama dengan BPN pusat untuk melihat bersama batas-batas desa yang berkonflik.
“Sebagai Ketua DPRD Maluku, saya juga meminta Pemkab Malteng untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Negeri Kariu-Pelauw agar setiap langkah yang diambil harus terlebih dulu berkoordinasi agar persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan tuntas,” terangnya. (HS-16)
