Komisi I DPRD Maluku Akui Kondisi APBD Maluku 2023, Kritis

Yantje Wenno
Yantje Wenno

AMBON, SPEKTRUM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Yantje Wenno akui APBD Maluku tahun 2023 cukup kritis.

“Saya kira situasi dan kondisi APBD kita untuk 2023 cukup kritis karena memang kenyataannya seperti itu, yang pertama Pemda harus mengembalikan pinjaman SMI yang besarannya hampir mencapai Rp.140 milyar, ada juga alokasi menghadapi Tahun Politik untuk KPU dan Bawaslu yang relatif cukup besar sehingga mempengaruhi postur APBD di tahun 2023,” demikian dikemukakan Wenno usai memimpin rapat bersama 16 mitra Komisi I yang dihadiri Asisten III Sekda Maluku, Habiba Pellu, Kamis (24/11/2022)..

Rapat bersama tersebut dalam rangka membahas dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku T.A 2023, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya, Wenno mengatakan dari hasil rapat yang dilaksanakan sebagian besar OPD dari mitra Komisi I mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan.

Untuk itu, Wenno harapkan program dan kegiatan OPD tahun 2023 lebih realistis dikarenakan APBD yang terbatas.

“Anggaran harus ditujukan kepada program dan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, khususnya pada pos belanja langsung, sementara pada pos belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan itu sudah pasti. Itu yang menjadi harapan kita sehingga APBD 2023 lebih realistis penggunaannya karena memang anggaran terbatas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin,” katanya. (HS-16)