KM Roro Cantika Lestari, Menunggu Kuota BBM

AMBON, SPEKTRUM – Untuk memperoleh kuota Bahan Bakar Minyak (BBM), guna mengoperasikan KM Roro Cantika Lestari 99 C, pihak PT Pelayaran Dharma Indah (PDI), harus menyampaikan permohonan atau usulan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub di Jakarta.

KM Roro Cantika Lestari 99 C akan melayari rute Masohi – Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Mereka sudah lama menunggu kuota BBM.

Karena prosesnya lama, maka Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias, memutuskan berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak BPH Migas.

“Saya sudah bangun komunikasi dengan Direktur BPH Migas yaitu pak Alfons dan pak Ketut serta pak Ishak. Ternyata ada satu tahapan yang harus dilalui pemilik perusahaan,” ujar Anos Yeremias kepada Spektrum, Selasa, (05/11/2019).

Dikemukakannyq, untuk memperoleh kuota BBM, pihak PT PDI harus menyampaikan permohonan atau usulan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub di Jakarta, dan tembusannya kepada BPH Migas.

“Tinggal prosedur administratif yang harus dilalui. Semoga dalam waktu dekat, sudah bisa disiapkan. Saya juga akan kembali ke Jakarta, Kamis 07 November 2019, untuk membicarakan hal ini lagi dengan pihak Kementerian dan BPH Migas, serta Kementerian Perhubungan,” imbuhnya.

Anos mengakui, proses pengajuan BBM subsidi tidak mudah. Alasannya, karena saat ini diperketat oleh pempus.

Meski begitu, pihak PT PDI sendiri telah berupaya maksimal. Dan kita wajar bantu mereka. Sebab bagaimanapun, kapal yang kita perjuangkan hingga akhirnya bisa tiba di Maluku, untuk melayani masyarakat. Jadi, KM Roro Cantika Lestari 99 C, merupakan bagian dari rencana besar kita,” tuturnya.

Sekedar diketahui, pihak PT PDI juga tengah menyiapkan tujuh unit kapal. Dan kapal-kapal tersebut bisa didatangkan ke wilayah perairan Maluku, bila penyediaan kuota BBM subsidi sudah diperoleh PT PDI.

Pada 2019 ini, PT PDI juga menyiapkan salah satu armada kapal yakni Cantika Lestari 10 A. Dan rencananya kapal ini akan melayari rute Ambon ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Untuk itu, selaku anggota DPRD, dan juga ketua Komisi III, kami mendorong agar kuota BBM segera direalisasikan. Agar tujuan dibangunnya kapal tersebut, bisa bermanfaat kepada masyarakat Maluku,” pungkasnya. (S-16)