SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak terkait dengan upaya penanganan dan penyelesaian konflik antar kelompok warga di Maluku.
Salah satunya dari Ketua LSM Komando Garuda Sakti Maluku, Alwi Rumadan. Dia menilai, gubernur Hendrik tidak konsisten dan terkesan pilih kasih dalam proses penanganan konflik yang terjadi di akhir-akhir ini beberapa wilayah di Maluku, diantaranya konflik antar warga Seram Bagian Timur (SBT) – Kailolo, dan konflik pemuda di Negeri Liang.
Betapa tidak, konflik antar kelompok warga di kawasan Stain, Kota Ambon yang telah memakan korban, tidak direspon oleh gubernur. Sementara konflik pemuda di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, yang tidak memakan korban jiwa justru direspon oleh gubernur.
Rumadan juga menilai sikap Hendrik Lewerissa tidak mencerminkan teladan seorang pemimpin yang adil dan berpihak pada seluruh masyarakat di Maluku.
Menanggapi kritikan tersebut, Juru Bicara (Jubir) paguyuban masyarakat jazirah (Hetu Jazirah), Rauf Pelu mengatakan, penilaian terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa itu terkesan tendensius.
Menurutnya, semua orang tidak ingin adanya konflik di wilayahnya, apalagi Hendrik Lewerissa dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku, tentu tidak mau ada terjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah pemerintahannya.
“Itu keliru. Pak Hendrik itu sangat responsif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Maluku. Jadi tudingan pilih kasih dalam penanganan konflik terkesan tendensius,” ujar Pelu, Rabu (7/1/2025).
Kata dia, berbeda dengan konflik di kawasan Stain, konflik antar pemuda di Liang itu tempatnya jelas. Insiden itu terjadi saat gubernur berada di tempat, sehingga berkesempatan untuk turun langsung memediasi.
Pelu menegaskan, masyarakat Jazirah yang mencakup tiga kecamatan yakni Leihitu, Salahutu dan Leihitu Barat mendukung lebijakan Gubernur Maluku terkait dengan penanganan konflik di Maluku.
“Kalau saudara Alwi Rumadan bilang publik marah, itu publik yang mana. Jangan satu atau dua orang lalu mengklaim publik. Kami Hetu Jazirah tetap mendukung dan mendorong kebijakan pak gubernur dalam upaya peenanganan konflik,” tegasnya. (RED)
