SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, yang terkesan pasang badan membela Kapolres Buru di tengah dugaan pembiaran aktivitas tambang emas ilegal Gunung Botak, menuai kecaman publik. Sikap tersebut dinilai bertolak belakang dengan garis kebijakan Gubernur Maluku sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa.
Pegiat sosial Herman Siamiloy mendesak Ketua DPD Gerindra Maluku segera melakukan evaluasi internal terhadap kader yang dinilainya tidak mengamankan instruksi partai, bahkan terkesan membela institusi yang tengah disorot masyarakat.
“Hendrik Lewerissa itu Gubernur Maluku sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra. Dalam konteks ini, seluruh kader wajib mengamankan instruksi dan kebijakan beliau. Jika ada kader yang justru membangun narasi pembelaan terhadap oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran tambang ilegal, itu bentuk pembangkangan terselubung dan harus dievaluasi,”tegas Siamiloy kepada Spektrum, Rabu (14/1/2026).
Menurut Siamiloy, pernyataan Rustam bukan sekadar opini pribadi, melainkan sikap politik yang mencederai kewibawaan pimpinan partai di mata publik dan kader di daerah.
“Ini bukan soal pro atau kontra Kapolres. Ini soal loyalitas kader terhadap keputusan dan sikap resmi pimpinan partai. Kalau kader lebih sibuk membela Kapolres ketimbang mengamankan instruksi Ketua DPD, itu masalah serius dalam disiplin partai,”ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap Rustam yang dinilai mengaburkan substansi tuntutan masyarakat, yakni perlunya tindakan tegas dan pembinaan terhadap Ipda MNU, bukan justru mengalihkan isu dengan dalih tanggung jawab kolektif lintas instansi.
“Masyarakat hanya minta ketegasan. Tapi yang terjadi, ada kader partai malah tampil membela Kapolres. Ini ironis, seolah-olah komandan ditinggal anak buah di tengah tekanan publik,”sindirnya.
Diketahui sebelumnya, Rustam Fadly Tukuboya mempertanyakan kritik yang diarahkan kepada Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, terkait pengamanan kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak. Ia menilai sorotan tersebut tidak objektif karena pengamanan melibatkan unsur gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
Namun bagi Siamiloy, narasi pembelaan itu justru memperkuat dugaan ketidaksensitifan kader terhadap keresahan rakyat, sekaligus memunculkan pertanyaan soal keberpihakan politik seorang wakil rakyat.
“Kritik publik itu lahir karena ada dugaan pembiaran. Bukan tanpa dasar. Kalau kader Gerindra justru tampil membela aparat, publik berhak bertanya: kader ini berdiri di mana, di barisan rakyat atau di barisan kekuasaan?,”pungkasnya.
Desakan evaluasi ini disebut sebagai ujian kepemimpinan Ketua DPD Gerindra Maluku, sekaligus penegasan bahwa disiplin dan loyalitas kader bukan sekadar jargon, tetapi komitmen nyata di tengah krisis kepercayaan publik. (tim)
