SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Kawasan penambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru, kembali menggeliat akibat adanya dugaan pembiara.
Penambang ilegal beraksi, meski Pemerintah Provinsi (pemprov) Maluku telah menginstruksikan agar seluruh aktivitas dihentikan. Laporan masyarakat menuding pembiaran terjadi diduga akibat ulah oknum polisi yakni Ipda MNU, yang membuat penertiban di lapangan nyaris tidak berjalan.
Akibat ulah anak buahnya, kinerja Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, pun ikut tersorot. Bahkan desakan agar Kapolda Maluku mencopot Kapolres buru semakin menguat. Namun, di tengah hujan kritik, politisi Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, justru pasang badan membela Kapolres.
Sikap ini menuai cibiran publik dan menimbulkan pertanyaan soal prioritas kepentingan politik versus kepentingan rakyat. “Yang bersangkutan cari panggung atau cari muka lantaran membela sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dibela,” kritik Muhammad Nurdin, warga Kaiyeli.
Menurut Nurdin, sebagai kader Partai Gerindra, Tukuboya seharusnya mendukung instruksi Gubernur Maluku, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra, dalam menegakkan penertiban di Gunung Botak. Nurdin menegaskan, Kapolres Buru pantas dicopot lantaran tidak mampu membina anak buahnya di lapangan.
“Mestinya, Kapolres menindak anak buahnya bukan mencari pembenaran diri,” tandasnya.
Kritik warga itu menyoroti fakta di lapangan: pengamanan tidak berjalan efektif karena oknum aparat diduga membiarkan penambang ilegal beraktivitas.
Untuk diketahui, anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya mempertanyakan sorotan segelintir pihak yang dinilainya cenderung menyudutkan Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, SIK, MM, terkait pengamanan di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak.
Menurut Rustam, kritik yang hanya diarahkan kepada Kapolres Buru menunjukkan sikap tidak objektif dan mengabaikan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengamanan Gunung Botak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Polres Buru, melainkan melibatkan unsur gabungan lintas instansi.
“Kenapa yang diserang hanya Kapolres? Di Gunung Botak itu bukan hanya Polri yang berjaga. Ada TNI dan Satpol PP yang ikut melakukan pengamanan di delapan Pos Pengamanan (Pos PAM). Ini harus dilihat secara utuh, jangan parsial,” tegas Rustam kepada wartawan, Rabu, (14/01/2026).
Rustam menilai, narasi yang berkembang seolah-olah menyalahkan Kapolres Buru sebagai pihak tunggal atas dinamika keamanan di Gunung Botak sangat tidak adil dan berpotensi menyesatkan opini publik. Padahal, pengamanan kawasan tersebut merupakan hasil keputusan bersama dan dilaksanakan secara terpadu.
Ia juga mengingatkan bahwa Gunung Botak memiliki kompleksitas persoalan, mulai dari aktivitas tambang ilegal, kepentingan ekonomi masyarakat, hingga potensi konflik sosial, sehingga tidak bisa disederhanakan dengan menyalahkan satu institusi.
“Kalau mau jujur, kita harus bertanya: apa kontribusi semua pihak? Jangan hanya mencari kambing hitam. Ini soal tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rustam meminta agar kritik yang disampaikan ke ruang publik bersifat konstruktif dan berimbang, bukan bernuansa serangan personal atau institusional yang justru memperkeruh suasana.
“Kalau ada evaluasi, silakan. Tapi harus adil, berbasis fakta, dan menyeluruh. Jangan bangun opini yang melemahkan aparat yang sedang bekerja di lapangan,” pungkasnya. (tim)
