AMBON, SPEKTRUM – Sebanyak 226 dari 336 tenaga honorer sesuai data Pemerintah Kota Ambon yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di jajaran Pemkot Ambon, terancam gagal diangkat.
Masalahnya, kucuran dana dari pemerintah pusat untuk gaji PPPK yang awalnya disepakati Rp.8 miliar untuk memenuhi 336 tenaga honorer, hanya yang di kucurkan Rp.3 miliar oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementreran Keuangan.
Soal ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, kepada Spektrum, usai rapat koordinasi bersama Kepala BKD dan pihak Keuangan Pemkot Ambon, kemarin menjelaskan, sampai sekarang baru Rp. 3 miliar dana yang dikucurkan oleh Pempus. Itu berarti, dari 336 tenaga honorer, hanya 110 orang yang akan diangkat menjadi PPPK.
“Data base untuk P3K 336 orang itu sudah rampung di Pemda Kota Ambon, termasuk yang analisa jabatan. Dan dari alokasi anggaran yang mestinya dijadikan sebagai gaji mereka itu, di Tahun 2020 ini kita tetapkan dana kucuran Pempus Rp. 8 miliar. Ternyata sampai sekarang yang baru masuk di kas Pemkot Ambon baru Rp. 3 miliar. Kalau 3 miliar, itu berarti hanya untuk gaji 110 orang yang akan diangkat sebagai P3K,”ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Anggaran, agar perjuangan para guru atau pegawai yang bukan guru yang telah menjalani masa kerja honor secara resmi di Pemkot Ambon dengan kisaran 5-17 Tahun itu, ada kepastian.
“Ini soal nasib mereka. Untuk itu nanti kita bicarakan tuntas apakah kita akan menunggu sampai Rp. 8 miliar itu genap setelah kena finalti karena covid ini, sehingga turun hanya 3 miliar, ataukah kita bijaki 110 diangkat dulu. Nanti kami akan rapat lagi dengan Kepala BKD dan Keuangan juga Sekretaris Kota Ambon. Kita akan bicarakan ini tuntas sebelum kita bahas APBD Perubahan 2020,” tukasnya.
Ditanya terkait sisa Rp. 5 miliar dana yang belum di kucurkan Pempus, namun Jafry Taihutu belum mengetahui pasti apa yang menjadi kendala.
“Tidak cair itu kendalanya dari pusat, karena sebelumnya sudah deal Rp. 8 miliar. Target Pemerintah itu yang 336 yang peta jabatan diangkat dari 8 miliar itu. Nanti kalau ada kunjungan kerja akan kita tanyakan itu ke Kementerian Keuangan,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Ambon, Benny Selano menambahkan, prinsipnya, BKD menyiapkan sesuai kebutuhan dan sesuai petunjuk.
“Saya tetap mengusulkan pengangkatan pegawai, baik murni maupun P3K dalam rangka memenuhi kebutuhan. Itu saja,” kata Benny Selano. (S-01)
