AMBON, SPEKTRUM – Perjalanan dinas menyumbang defisit. Planning ke Belanda kembali diagendakan. Anggaran dari mana? Otoritas Pemkot Ambon belum menjelaskannya.
Kondisi keuangan Pemkot Ambon mengalami defisit, tetapi pejabat Pemkot Ambon punya agenda susulan untuk jalan jalan alias Tour ke luar negeri. Bahkan agenda jalan jalan ini juga melibatkan anggota DPRD Kota Ambon (2019-2024).
Rencananya mereka akan menuju negeri Kincir Angin itu pada 6 Desember mendatang. Sikap pejabat Pemkot Ambon dan wakil rakyat (DPRD) Kota Ambon dikritik publik. Kritikan disampaikan karena lebih banyak menghabiskan anggaran.
Akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon, Hobarth Soselisa, menilai Pemkot dan DPRD Kota Ambon terkesan apatis. Ia mengkritik program jalan jalan keluar negeri bukan solusi untuk menyelesaikan masalah defisit.
“DPRD adalah representasi dari rakyat, harus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan fungsi budgeting dengan baik. Itu sebabnya program Pemkot Ambon harus diawasi ketat. Agenda jalan jalan kelaur negeri itu bukan program,” tandas Hobarth, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum di Ambon, Senin (25/11/2019).
Jika Pemkot dan wakil rakyat Ambon itu keluar negeri maka akan menambah beban alias menghamburkan uang rakyat dan negara.
“Wajar sikap Pemkot dan anggota DPRD Ambon itu dipertanyakan, jangan begitu. Apalagi situasi kota Ambon belum pulih total dari bencana gemapabumi,” tegasnya.
Dia meminta Anggota DPRD Ambon untuk menolak agenda Tour Keluar Negeri ala Walikota Ambon tersebut. Dan bila menyetujui (Tour Keluar Negeri), Hobarth menyarankan agar anggota DPRD Ambon kembali menjadi rakyat biasa.
“Kalau tidak bisa menjalankan fungsi dan menjaga kepercayaan rakyat, sebaliknya cuma bisa sepakat dengan agenda jalan jalan keluar negeri notabenenya menguras keuangan, maka kembali saja menjadi rakyat biasa,” kritiknya.
DPRD, kata dia, harus mengawasi ketat dan menolak program Pemkot yang sifatnya hura-hura. Kontrol terhadap Pemkot Ambon patut dijalankan rutin.
“Minta Pemkot untuk mempertanggungjawabkan. kalau fungsi DPRD tidak dijalankan, maka harus dipertanyakan. DPRD harus ralat niat untuk berangkat dengan Pemkot keluar negeri. Warga kota Ambon masih mengalami disfungsi sosial,” timplanya.
Pemerati Sosial Kemasyarakatan, Herman Siamiloy juga mempertanyakan, manfaat dari kunjungan Pemkot dan DPRD Kota Ambon keluar negeri.
“Karena jika kita amati dari sekian perjalanan dinas keluar negeri yang dilakukan pihak Pemkot Ambon, manfaatnya tidak pernah dirasakan langsung oleh warga. Saat ini, kan lagi defisit Rp60 miliar, kok harus berangkat kelaur negeri lagi?” sentilnya.
Diberitakan sebelumnya, defisit anggaran Pemerintah Kota Ambon mencapai Rp.60 miliar. Defisit terjadi karena tergerus anggaran jalan-jalan ke luar negeri Walikota Ambon, Wakil Walikota Ambon dan sejumlah pejabat. Kini mereka akan kembali melancong ke luar negeri.
Tak hanya Walikota dan sejumlah pejabat, anggota DPRD Kota Ambon juga ikut jalan-jalan ke luar negeri. Rencananya rombongan akan berangkat pada 6 Desember ke Negeri Belanda.Walikota Ambon dan rombongan untuk tahun ini sudah kali ketiga mendatangi Belanda. Entah apa yang dilakukan, namun tak pernah ada pertanggungjawaban atas kunjungan tersebut. (S-07/S-16)
