AMBON, SPEKTRUM – Komisi III DPRD Maluku menilai kontraktor yang dipakai Dinas PUPR Provinsi Maluku untuk mengerjakan proyek jalan dan jembatan adalah kontraktor abal-abal yang dikasih pekerjaan namun tidak nertanggungjawab.
Demikian dikemukakan anggota Komisi III, Saodah Tethol saat rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Maluku, pekan lalu.
“Pihak ketiga yang diberikan pekerjaan semuanya abal-abal dan tidak bertanggungjawab,” tegas Saodah.
Dinas PUPR Maluku yang diwakili Keoala Bidang Bina Marga, Ir. Aty Tuanaya terlihat hanya menunduk mendengar pernyataan Saodah.
Saodah kembali mengulangi pernyataan salah satu anggota Komisi III, Fauzan Alkatiri.
“Contoh yang dikemukakan pak Fauzan jika jalan yang dibangun menggunakan dana SMI sudah rusak parah, yang penting tiap tahun ada pekerjaan,” katanya lagi..
Saodah membandingkan kualitas jalan di Maluku dengan di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Jalan di Kupang, kualitasnya sungguh bagus dan semuanya dihotmiks. Bukan seperti di Maluku dikerjakan kontraktor abal-abal, asal kerja saja. Pakailah kontraktor yang kerjanya tertanggungjawab. Jangan jauh-jauh, kita lihat saja jalan di Gelunggung, belum apa-apa aspal sudah terkelupas, hotmiks sudah terlepas,” terangnya.
Tethol kembi mempertanyakan kondisi ruas jalan Nusalaut sudah berpuluh tahun rusak namun rak kunjung diperhatikan.
“Mengapa dari 23 km ruas jalan Nusalaut yang rusak, dari jumlah tersebut hanya 2 km yang rusak parah sesuai dengan hasil survei Dinas PUPR Maluku tidak bisa dikerjakan menggunakan dana SMI tahun 2021 lalu.
Saya mau bilang, kalau perencanaan Dinas PUPR asal jadi. Mestinya, sejak perencanaan harus matang,” katanya geram.
Dalam perencanaan Dinas PUPR, harus bersungguh-sungguh bekerja serta mampu mampu membedakan pekerjaan darurat dan prioritas.
“Jangan asal kerja saja tapi fokus pada kondisi jalan yang jadi skala prioritas,” katanya geram.
Kondisi jalan Nusalaut kata Saodah sudah diteriakan Ketua DPD Gerindra sejak tahun 2021 namun tak kunjung diperhatikan.
“Dinas PUPR Maluku harus lakukan monitoring agar mengetahui kondisi jalan yang masih baik dan mana yang masuk kategori prioritas,” ulangnya.
Kerusakan jalan sepanjang 2 km tersebut tambah Saodah, harus masuk pada kondisi darurat.
Apalagi, untuk perbaikan jalan sepanjang 2 km hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar saja.
“Sisanya akan dialokasikan pada tahun 2023. Saya berharap ruas jalan sekitar 23 km di Pulau Nusalaut bisa dibangun,” tandasnya.
Kalau belum bisa 23 km lantaran terkendala biaya, maka harus ada upaya, minimal bangun dulu 2 -3 km, yang penting ada upaya yang dilakukan.
Dikatakan, Gubernur selalu berpikir untuk kemajuan Maluku, tapi OPD dibawanya bergerak lamban, tidak tanggap, mestinya OPD harus tanggap jangan tunggu laporan tapi turun lalu lihat kondisi jalan dan jembatan di Maluku.
“Sebab bangun jalan tanpa talud juga rawan, bangun talud tapi tidak ditimbun juga rawan,” tegasnya. (HS-16)